betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palngka Raya, BetangTv News – Usaha perkebuban berkelanjutan di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi berbagai masalah dan kendala dilapangan, diantaranya kebun masuk kawasan hutan sehingga pemicu deforestasy atau penggundulan hutan.
Hal itu diungkapkan Sekda Kalteng melalui Asisten II Nurul Edy saat membuka kegiatan fokus diskusi (FGD) terkait rencaba induk perkebunanan berkelanjutan, Rabu (2/12/2020).
FGD itu dihadiri oleh 13 kabupaten dan 1 kota dari dinas yang membidangi perkebunan, Civitas Akademi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Perusahaan Kelapa Sawit, dan Non-Government Organization.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Ir H Sri Suwanto MS mengungkapkan, kegiatan itu terselenggara atas dukungan World Wildlife Fund for Nature (WWF) dan tentunya dukungan semua anggota tim pembina dan tim teknis.
“Sektor perkebunan merupakan bagian yang sangat penting bagi kesejahteraan daerah. Rencana Induk Perkebunan disusun sebagai pedoman dalam mensinergikan program dan rencana aksi antar sub sektor,” ungkapnya.
Mewakili Sekda Kalteng Nurul Edy, mengatakan, pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng yang bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan, meningkatkan penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing usaha dan memelihara keharmonisan dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan. Pengelolaan perkebunan di Kalteng.
Akan tetapi rencana induk dimkadud menghadapi berbagai masalah yaitu rendahnya produktivitas tanaman, status areal perkebunan yang berada di kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi serta budaya pekebun, maraknya isu deforestasi, lemahnya kelembagaan usaha, meningkatnya gangguan usaha perkebunan, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah, hubungan hulu hilir yang belum terbangun dengan baik dan perlunya dukungan infrastruktur.
Untuk mendukung program strategis pemerintah di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng bersama stakeholder lainnya berinisiatif untuk melakukan serangkaian kajian pendekatan juridiksi yang akan menyajikan database perkebunan secara landscape dalam bentang Provinsi Kalteng
“Rancangan kajian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan komoditas unggulan perkebunan berdasarkan analisa kesesuaian lahan analisa ekonomi dan Cost Benefit analysis, analisa pertimbangan kondisi sosial dan pertimbangan pelestarian lingkungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya,” paparnya.(Drt)
