betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Rintis ; Ketua Fordayak Kota Palangka Raya
Palangka Raya, BetangTV News,- Tak dilibatkan dalam struktur Otoritas Ibukota Negara Baru, Organisasi Masyarakat (Ormas) Dayak Kalteng gugat Otoritas Ibukota Negara Baru (IKN).
Gugatan dilayangkan guna menyikapi seleksi jabatan setingkat Direktur dan Kepala Biro di Otorita Ibukota Negara Baru (IKN) atau di Ibukota Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim), ungkap Rintis dari Fordayak Kalteng, Kamis (12/1).
Pasalnya menurut dia, tidak ada satupun keterwakilan orang Dayak yang di rekrut atau di percaya menduduki beberapa jabatan strategis tersebut, atau orang Dayak hanya dijadikan penonton.
Ini membuat meradang sejumlah ormas Dayak, salah satunya Fordayak Kota Palangka Raya terang Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Fordayak Kota Palangka Raya. “Ada kesa Otoritas tudak memperhatikan masyarakat Dayak”, sebutnya.
Ia mengatakan “Kami Fordayak mengugat sikap otoritas IKN, yang selama ini kami nilai dan rasakan mereka ketika melihat orang Dayak hanya sebelah mata”. Kami minta dan ingatkan agar jangan jadikan orang Dayak hanya sebagai penonton di daerah sendiri,”ucap Rintis.
Diakui, pihaknya mendukung statement atau peryataan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, bahwa percuma IKN ada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, kalau masyarakat atau orang Dayak hanya dijadikan penonton, tidak diberi kepercayaan apa-apa untuk mengisi beberapa jabatan di struktur pemerintah setempatn
Kami mendukung Statement Sekjen MADN, percuma IKN di Kalimantan, kalau orang Dayak hanya dijadikan penonton. Kami juga mendesak Presiden dan pihak Otorita IKN agar memperhatikan aspirasi orang Dayak, tambahnya.
Khususnya agar Otoritas IKN memberikan kepercayaan bagi orang Dayak di beberapa jabatan penting di IKN. Saat ini sudah banyak orang Dayak yang pintar atau memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing,”ucapnya.
Semenjak Otorita Ibu Kota Nusantara atau lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di bentuk, tidak ada perhatian akan orang Dayak.
Jabatan penting baik di tubuh TNI, Polri maupun jabatan di struktur pemerintah tidak ada penempatan orang Dayak di Otorita IKN. Hal ini sangat mengecewakan. Kami mendesak agar orang Dayak, termasuk ormas Dayak agar juga dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan, baik di pemerintahan, perekonomian UMKM, pertahanan keamanan dan pelestarian adat dan budaya.
Menurut dia, masyarakat Dayak sebagai penduduk lokal di lokasi IKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Untuk itu, otorita IKN juga harus memberi kesempatan bagi orang Dayak dalam berbagai bidang pembangunan, serta mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan,”pungkasnya.(dar).
