Palangka Raya, Betang.tv, – Forum Komunikasi Ketua RT dan RW Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, mendesak pemerintah agar segera melakukan pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah mereka.
Desakan itu mencuat dalam diskusi daring yang digelar para Ketua RT dan RW di Palangka Raya melalui grup WhatsApp, Senin (25/8/2025), yang menyoroti masih minimnya sarana infrastruktur, khususnya fasilitas publik berupa penerangan jalan.
“Setiap bulan warga membayar tagihan listrik, baik konvensional maupun token. Sepuluh persen dari biaya tersebut sesuai aturan digunakan untuk penerangan jalan umum. Maka sudah semestinya Pemerintah Kota Palangka Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera mengambil langkah konkret,” tegas Marchony Nyahu, salah seorang Koordinator RT Kelurahan Menteng.
Marchony menilai, warga yang telah menjalankan kewajibannya membayar listrik juga berhak atas haknya mendapatkan fasilitas publik yang layak. “Listrik adalah kebutuhan dasar. Warga sudah bayar, maka pemerataan fasilitas penerangan jalan umum wajib diberikan,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Kalimantan Tengah, agar segera mengambil langkah nyata melalui instansi terkait. “Kami minta Gubernur bergerak cepat lewat Dinas ESDM. Jangan tunggu masalah makin besar, warga butuh penerangan jalan sekarang juga,” ujarnya.
Tak berhenti di eksekutif, Forum RT juga mendesak para wakil rakyat ikut turun tangan. Aspirasi warga, kata Marchony, harus diserap dan diperjuangkan baik oleh Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, hingga para Anggota DPR RI dan DPD RI yang membidangi ini dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng.
“Jangan tutup mata. Para legislator wajib mendengar suara rakyat. Persoalan lampu jalan ini menyangkut keamanan dan kenyamanan bersama, bukan hal sepele,” tegasnya.
Marchony menambahkan, Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi semestinya menjadi contoh dalam penyediaan fasilitas publik. Namun kenyataannya, masih banyak ruas jalan yang gelap gulita karena tidak ada penerangan.
“Jangan sampai ibu kota Provinsi justru dibiarkan gelap. Pemerintah harus memastikan semua wilayah mendapat penerangan jalan yang layak, tidak hanya di titik-titik tertentu saja,” tandasnya.
Sebagai solusi, Marchony menekankan perlunya pemanfaatan energi terbarukan untuk menekan beban anggaran. “Setidaknya untuk penerangan jalan umum ini penggunaan energi matahari (solar cell) lebih efisien dan hemat anggaran,” pungkasnya.(Red)