betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kariato, menegaskan bahwa berkurangnya dana transfer dari pusat bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan pembangunan di tahun 2026.
Dalam rapat kerja bersama tim eksekutif yang dihadiri Sekda, Pj Sekda, Kepala Dinas PUPR, Ketua Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, serta Ketua DPRD Bartim, Kariato mengungkapkan bahwa alokasi dana transfer tahun depan turun sekitar Rp380 miliar dari tahun 2025 yang mencapai Rp1,3 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp900 miliar.
“Memang dana kita menurun cukup besar, dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, tunjangan, dan TPP. Namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak ada pembangunan,” tegas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, Jumat (17/10/2025).
Kariato mendorong agar pemerintah daerah menyisir kegiatan yang tidak prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai kegiatan seperti perjalanan dinas dan seminar berulang seringkali tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya ingin nanti saat pembahasan RKA, kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat kita coret. Dana di luar belanja rutin harus difokuskan pada sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia juga menyinggung proyek Jembatan Hayaping yang tahun sebelumnya telah masuk dalam DPA dan e-katalog, namun belum terlaksana. Menurutnya, proyek itu harus direalisasikan tahun 2026 menggunakan dana SILPA yang masih tersedia.
“Kalau tahun 2025 tidak sempat dilaksanakan, ya tahun 2026 harus jalan. Masyarakat menunggu hasil nyata pembangunan, bukan alasan,” tegasnya.
Kariato menutup dengan menekankan bahwa arah pembangunan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan keinginan OPD.
“Semua tergantung pada komitmen kepala daerah dan tim anggaran. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk membangun,” pungkasnya.(Mad/Red)
