betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Pemerintah Kota Palangka Raya terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi di daerah.
Komitmen ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (6/10/2025).
Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, ini menegaskan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok, agar inflasi tetap terkendali dalam batas aman.
“Ketersediaan pasokan bahan pokok dan kelancaran distribusi adalah kunci utama agar inflasi tetap dalam batas aman. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, tidak hanya memantau, tetapi juga melakukan tindakan langsung,” tegas Tomsi.
Kegiatan yang digelar secara Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dari Palangka Raya, Wakil Wali Kota Achmad Zaini mengikuti rakor tersebut dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota, didampingi Staf Ahli Wali Kota dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya.
Usai kegiatan, Achmad Zaini menegaskan bahwa Pemko Palangka Raya terus berupaya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan harga-harga di pasar tetap stabil. Pemkot akan terus bersinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun pelaku usaha, agar inflasi di Palangka Raya tetap terkendali,” ujar Zaini.
Ia menambahkan, selain fokus pada pengendalian inflasi, Pemko Palangka Raya juga mendukung kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita ingin menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.(Red)
