Hartany Soekarno: Polri Harus Tetap Independen, Tak Boleh jadi Alat Kekuasaan

Palangka Raya, Betang.tv – Wartawan senior Kalimantan Tengah, Hartany Soekarno, mengapresiasi posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi. Namun ia menegaskan, posisi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk menjadikan Polri alat kekuasaan.

Hartany mengingatkan, jati diri Polri telah tegas tertanam dalam Tri Brata, khususnya Brata pertama Rastra Sewakottama, Polri sebagai abdi utama Nusa dan Bangsa yang menjadi pedoman moral institusi sejak 1 Juli 1954.

“Polri lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat. Karena itu, Polri harus bertindak sebagai abdi, pelindung, dan pengayom masyarakat, bukan berperan layaknya penguasa,” ujar Hartany, Selasa (27/1/2025).

Ia menekankan, profesionalisme dan independensi Polri harus dijaga dalam kondisi apa pun, termasuk dalam relasinya dengan pemegang kekuasaan tertinggi negara.

“Sekalipun itu Presiden. Termasuk pula menjaga jarak dari kepentingan oligarki,” tegasnya.

Menurut Hartany, nilai dasar tersebut sejalan dengan filosofi kepolisian modern yang dianut banyak negara, dikenal sebagai new modern police philosophy dengan semboyan Vigilant Quiescant, “kami berjaga agar masyarakat tetap tenteram”.

Lebih jauh, Hartany mengingatkan pemerintah agar tidak menyeret Polri ke dalam kepentingan politik praktis. Keterlibatan di luar tugas pokok, kata dia, hanya akan menggerus marwah institusi dan merusak kepercayaan publik.

“Polri tidak boleh ditarik-tarik untuk kepentingan politik siapa pun. Tugas utamanya jelas, yakni menjaga kamtibmas serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya.(Jky)