betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Kuala Kapuas, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Kapuas bergerak cepat menuntaskan persoalan batas wilayah dengan melaksanakan Survei Penegasan Batas Kecamatan Basarang dan
Kecamatan Kapuas Barat. Kegiatan strategis ini digelar di Balai Desa Naning, Kecamatan Basarang, Selasa (20/1/2026), sebagai langkah nyata menghadirkan kepastian administrasi dan mencegah potensi konflik kewilayahan di kemudian hari.
Survei tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Romulus, serta dihadiri Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kapuas Fakhruransi, Camat Basarang Nurcahyono, Camat Kapuas Barat M Riza Fahlevi, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Basarang.
Penegasan batas wilayah ini menjadi krusial karena menyangkut kejelasan kewenangan pemerintahan, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa. Pemkab Kapuas menegaskan tidak ingin menyisakan celah persoalan administratif yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.
Asisten I Romulus menekankan bahwa kejelasan batas wilayah merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Tanpa batas yang jelas, pembangunan dan pelayanan publik berisiko tidak tepat sasaran.
“Penegasan batas wilayah menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan administrasi pemerintahan. Karena itu, proses ini harus dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan,” tegas Romulus.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan pemerintah kecamatan agar proses penegasan batas berjalan lancar, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak.
Sementara itu, Kabag Tapem Setda Kapuas Fakhruransi menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan mengacu pada data yuridis dan teknis, termasuk peta administrasi resmi serta penentuan titik-titik koordinat batas wilayah di lapangan.
“Hasil survei ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dan penetapan batas wilayah secara resmi oleh pemerintah daerah,” jelas Fakhruransi.
Dengan dilaksanakannya survei ini, Pemkab Kapuas menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, berkeadilan, dan berpihak pada kepastian hukum demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Rby/Red)
