betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah melalui implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), meski di tengah pengetatan anggaran.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Sosialisasi KHBS di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).
Program tersebut resmi diluncurkan pada 20 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo.
“KHBS adalah wujud komitmen kami menghadirkan program yang langsung menyentuh masyarakat, meskipun APBD 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp5,4 triliun dari Rp10,2 triliun pada 2025,” tegas Agustiar.
Melalui KHBS, Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan akses kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga bantuan ekonomi, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan wilayah pedalaman.
“Kami tidak ingin ada warga yang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, atau kehilangan kesempatan untuk berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Agustiar menjelaskan, KHBS mengintegrasikan seluruh bantuan sosial dalam satu sistem digital yang transparan dan akuntabel, dengan prinsip satu keluarga satu kartu guna mencegah penerima ganda. Seluruh transaksi tercatat secara elektronik.
Ia mengakui, implementasi KHBS masih membutuhkan penyempurnaan. Karena itu, pemerintah membuka kanal pengaduan daring serta terus melakukan pemutakhiran data agar program tepat sasaran.
“Sinergi seluruh elemen menjadi kunci. Tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, KHBS tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Rapat sosialisasi tersebut melibatkan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kalteng untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima, mekanisme distribusi, serta verifikasi dan validasi data berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menegaskan, seluruh proses KHBS tidak dipungut biaya.
Sementara itu, Plt Sekda Leonard S Ampung menyebut sosialisasi ini krusial untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintah agar pelaksanaan KHBS berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.
Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan Bank Kalteng, dan Perum Bulog Kalteng. Kepala daerah hingga perangkat desa mengikuti kegiatan secara daring.(Red)
