betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Kuala Kapuas, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama perusahaan sektor kehutanan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas, Rabu (18/1/2026), di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati. Forum ini menjadi sinyal tegas pemerintah daerah dalam menata ulang pola kemitraan investasi agar lebih transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Rakor dipimpin langsung Bupati Kapuas HM Wiyatno, didampingi Sekda Usis I Sangkai serta Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto. Hadir pula jajaran perangkat daerah dan perwakilan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti masih maraknya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, baik di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Ia menegaskan, konflik tersebut kerap berujung pada tindakan anarkis hingga proses hukum yang berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi. Tetapi hak masyarakat wajib menjadi prioritas. Jangan sampai perusahaan merasa sudah menuntaskan kewajibannya, sementara masyarakat merasa belum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi, sehingga memperkeruh persoalan dan memperlambat penyelesaian. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan tinggal diam terhadap praktik semacam itu.
Selain konflik lahan, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian serius. Wiyatno menilai ancaman karhutla semakin nyata seiring mendekatnya musim kemarau, terutama karena titik api kerap muncul di kawasan sulit dijangkau.
“Kalau api sudah muncul di dalam kawasan hutan, penanganannya jauh lebih sulit. Karena itu pencegahan harus menjadi komitmen bersama, terutama perusahaan yang beroperasi langsung di lapangan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menuntut keterbukaan penuh dari perusahaan terkait aktivitas investasi, baik aspek administratif maupun operasional. Menurut Bupati, transparansi menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif dan tidak ada aktivitas usaha yang luput dari pengawasan pemerintah.
Rakor turut membahas sejumlah isu strategis lain, mulai dari penataan kawasan hutan, kepatuhan terhadap perizinan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), hingga kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah.
Pemkab Kapuas berharap perusahaan tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi lokal.(Rby/Red)
