Palangka Raya, Betang.tv – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran tancap gas memperkuat strategi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai. Upaya tersebut ditegaskan melalui pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (4/2/2026).
Pertemuan ini menjadi simpul penting sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam isu tata ruang, mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta penguatan peran Kalimantan Tengah sebagai tulang punggung Ketahanan Pangan Nasional.
Di hadapan jajaran Kementerian Kehutanan, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual wilayahnya yang didominasi kawasan hutan.
Sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah berstatus kawasan hutan, sementara hanya 19 persen merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan komposisi seperti ini, APL bukan sekadar ruang pembangunan, tetapi menjadi buffer zone yang sangat menentukan keberlangsungan ekosistem hutan Kalimantan Tengah,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut pendekatan pembangunan yang tidak biasa. Pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur harus dirancang presisi agar tetap mendorong pertumbuhan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
Salah satu langkah strategis yang disoroti adalah normalisasi sungai. Menurut Gubernur, tata air yang baik menjadi kunci menjaga kualitas lingkungan sekaligus mencegah Karhutla.
Normalisasi sungai diyakini mampu mengurangi risiko banjir di musim hujan dan menjaga tingkat kebasahan lahan gambut saat kemarau, faktor krusial dalam pengendalian kebakaran hutan.
Tak hanya itu, Kalimantan Tengah juga menegaskan kesiapannya menjalankan mandat nasional sebagai pilar utama ketahanan pangan. Amanat tersebut, kata Gubernur, merupakan kepercayaan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara serius dan terukur.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kementerian Kehutanan membuka ruang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung infrastruktur pemeliharaan lingkungan, dengan catatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat demi menjaga keseimbangan ekosistem.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan posisi Kalimantan Tengah sebagai daerah kunci dalam agenda lingkungan dan pangan nasional.
Turut mendampingi Gubernur Kalteng dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala BKAD Provinsi Kalteng, Safiri.(Jky)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
