betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Proses klarifikasi yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Alih-alih menghadirkan penjelasan komprehensif atas sejumlah pertanyaan publik, mekanisme yang ditempuh dinilai justru memantik polemik baru dan menimbulkan kesan intimidatif.
Ketua Forum Kalimantan Membangun, Supriyady Natae, menyebut forum klarifikasi yang digelar menyimpang dari esensi dasarnya. Menurut dia, klarifikasi semestinya menjadi ruang untuk menjawab substansi persoalan secara lugas, terukur, dan berbasis data, bukan berubah menjadi sesi tanya-jawab yang menyerupai interogasi.
“Klarifikasi itu mestinya memperjelas, bukan malah menekan. Yang kami butuhkan adalah jawaban atas poin-poin yang kami sampaikan, bukan pertanyaan balik yang melebar ke mana-mana,” ujar Supriyady kepada awak media di Palangka Raya, Selasa (24/2/2026).
Kritik tersebut tidak berhenti pada aspek komunikasi. Isu yang mengemuka menyentuh persoalan fundamental, yakni transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air adalah sektor strategis yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas, sehingga setiap pertanyaan publik dinilai wajib dijawab secara terbuka, sistematis, dan dapat diverifikasi.
Supriyady menegaskan, apabila BWS Kalimantan II berniat memberikan klarifikasi resmi, mekanisme yang paling tepat adalah melalui jawaban tertulis. Menurutnya, surat resmi bukan hanya lebih berwibawa, tetapi juga menghadirkan kepastian informasi sekaligus menghindari perdebatan yang tidak produktif.
“Kalau memang ingin klarifikasi, sampaikan saja lewat surat jawaban resmi. Itu lebih elegan, lebih jelas, dan bisa diuji publik. Bukan malah berujung debat kusir yang tidak menyentuh inti persoalan,” tegasnya.
Ujian kepercayaan publik
Kritik dari kalangan LSM ini menjadi pengingat bahwa ruang klarifikasi merupakan bagian dari ruang publik. Di dalamnya, lembaga negara dituntut menjelaskan kebijakan dan tindakannya secara proporsional, tanpa memosisikan pihak penanya seolah-olah sedang diperiksa.
Pola komunikasi yang keliru, di tengah tingginya ekspektasi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BWS Wilayah Kalimantan II Palangka Raya melalui pesan singkat belum membuahkan respons. Ketiadaan tanggapan resmi tersebut memperpanjang tanda tanya di tengah masyarakat.
Polemik ini pada akhirnya menunggu satu hal krusial, yakni sikap resmi dan terbuka dari BWS Kalimantan II. Publik berharap adanya penjelasan komprehensif yang menjawab substansi persoalan secara tertulis dan transparan. Sebab, di era keterbukaan informasi, cara sebuah institusi menjelaskan diri kerap kali sama pentingnya dengan kebijakan yang dijalankannya.(Red)
