betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Sampit, Betang.tv — Gelombang protes mengguncang halaman Gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumat (13/2/2026). Ratusan massa dari Tantara Lawung Adat Mandau Talawang turun ke jalan, menuntut transparansi pemerintah daerah terkait polemik lahan sawit milik masyarakat adat.
Aksi dipusatkan di depan Gedung DPRD Kotim ini dengan sorotan tajam kepada Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Massa mendesak penjelasan terbuka atas dugaan ketidakjelasan proses penerbitan hingga pencabutan KSO SPK (Surat Perintah Kerja) yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat adat.
Spanduk bernada keras terbentang di barisan depan. “Hentikan Menzolimi Masyarakat”, “Saudara Rimbun Tidak Cocok Sebagai Pejabat Publik”, hingga “Agrinas PHP Masyarakat Adat Jangan Plin Plan” menjadi simbol kekecewaan atas kebijakan yang dianggap berubah-ubah dan merugikan pemilik lahan.
Panglima DPP Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menyampaikan kekecewaan mendalam atas terbit dan dicabutnya KSO SPK tanpa sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat.
“Kami merasa ada indikasi yang kurang baik dan tidak sehat. Informasi yang kami terima menyebut adanya dugaan persengkongkolan. Ini sangat miris,” tegas Ricko di hadapan massa.
Ia juga mempertanyakan legitimasi keputusan yang mengatasnamakan lembaga DPRD. Menurutnya, keputusan strategis yang membawa nama institusi seharusnya melalui mekanisme resmi, termasuk rapat paripurna.
“Kalau mengatasnamakan DPRD, harusnya ada keputusan paripurna. Bukan keputusan sepihak oleh oknum. Kami ingin posisi ini diperjelas,” ujarnya.
Tak hanya menuntut klarifikasi, massa melontarkan ultimatum. Mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika tidak ada respons serius dari DPRD Kotim.
“Kami akan laporkan ke KPK, ke Kemendagri, bahkan ke Presiden. Jika perlu kami akan langsung ke Jakarta,” kata Ricko.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa polemik lahan sawit di Kotim bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Massa mendesak agar dugaan permainan dalam pengelolaan lahan sawit diusut tuntas secara transparan dan akuntabel, demi memastikan hak masyarakat adat tidak dikorbankan.(Fzi/Red)
