betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Menanggapi keluhan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPR-Perkim) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, melakukan perawatan dan penggantian bohlam lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Bartim, Yumail J Paladuk, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat terkait padamnya bohlam PJU di beberapa lokasi.
“Kami sudah memperbaiki bohlam lampu PJU yang rusak,” ucap Yumail saat diwawancarai di kantornya, Rabu (24/9/2025).
Yumail menjelaskan, anggaran bidang PJU tahun ini sekitar Rp600 juta, yang sebagian besar dialokasikan untuk perawatan. Padahal, menurutnya, pajak yang dipungut dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, yang dibayarkan pelanggan PLN dan menjadi penghasilan daerah, jika sepenuhnya dialokasikan, bisa membuat jalan-jalan di Bartim terang benderang.
“Masyarakat membayar listrik sudah dikenakan pajak 10%. Jadi ada beban PJU di tagihan listrik. Maksud saya, uang itu sebaiknya dikembalikan ke masyarakat dengan cara dianggarkan untuk PJU atau ke PU yang menangani,” jelasnya.
Namun, Yumail menilai anggaran yang ada saat ini belum mencukupi untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya terkait penambahan jaringan PJU maupun pembelian material pemeliharaan.
“Misalnya bohlam mati, itu tidak bisa diprediksi karena aliran listrik tidak stabil dan ada kendala lainnya,” tambahnya.
Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak PJU hasil PBJT listrik PLN pada tahun 2024 mencapai Rp5,78 miliar. Tahun sebelumnya bahkan menyentuh Rp7 miliar, dan pada 2025 kembali ditargetkan sebesar Rp7 miliar.
“Kalau pajak itu dikembalikan untuk masyarakat, jalan di Bartim bisa terang benderang. Kalau bisa, 40% hingga 100% anggaran dialokasikan khusus untuk PJU,” tegas Yumail.
Lebih lanjut, Yumail mengungkapkan rencana penggunaan PJU berbasis tenaga surya untuk mengurangi beban tagihan listrik.
“Kita rencanakan pakai tenaga surya di tahun 2026, khususnya di jalan perkotaan. Biayanya sekitar Rp2,5 miliar. Nantinya tidak ada lagi biaya tagihan listrik, hanya perawatan,” pungkasnya.(Mad/Red)
