betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Kuala Kapuas, Betang.tv — Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai mematangkan rencana pembangunan kawasan permukiman transmigrasi lokal Ngaju Bersinar sebagai solusi jangka panjang menghadapi bencana banjir yang terus berulang, khususnya di wilayah hulu. Upaya tersebut dibahas dalam rapat Permohonan Persetujuan Kawasan Hutan (PPKH) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kapuas, Kamis (29/1/2026).
Rapat dipimpin Asisten III Setda Kapuas Perry Noah dan dihadiri lintas perangkat daerah serta instansi teknis, mulai dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bapperida, DLHK, BPN, DPUPR, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL) terkait.
Dalam pengantarnya, Perry menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi lokal ini bukan sekadar program pemindahan penduduk, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah Kapuas.
“Wilayah-wilayah tertentu terus berulang terdampak banjir. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis dengan menyediakan lokasi permukiman baru yang lebih aman dan layak huni, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketersediaan lahan menjadi kunci utama, sehingga mekanisme PPKH harus ditempuh agar rencana pembangunan tidak menabrak aspek legal dan lingkungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Teguh Setio Utomo memaparkan rencana teknis kawasan yang diusulkan. Paparan tersebut mencakup dasar hukum pengajuan PPKH, profil kawasan pencadangan, rencana pemanfaatan lahan, hingga tahapan administrasi yang telah dan akan dijalankan.
Kawasan yang diusulkan memiliki luas sekitar ±72.800 hektare dan direncanakan untuk pengembangan permukiman transmigrasi lokal, lahan usaha pertanian produktif, pembangunan fasilitas umum, serta penetapan kawasan konservasi sebagai sabuk hijau. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang terdampak banjir serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Menurut Teguh, program transmigrasi lokal Ngaju Bersinar diharapkan mampu memberikan dampak strategis bagi daerah. Selain sebagai langkah mitigasi bencana, program ini juga diharapkan memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pedalaman Kapuas, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertifikasi setelah pelepasan kawasan hutan.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah langkah lanjutan, antara lain inventarisasi dan identifikasi lahan, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi, serta penyusunan dokumen teknis pendukung sebelum pengajuan resmi kepada kementerian terkait.
Asisten III Perry Noah menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarperangkat daerah agar proses pengajuan PPKH berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
“Melalui forum ini, kita petakan mana yang bisa langsung ditindaklanjuti dan mana yang masih perlu pendalaman serta koordinasi lebih lanjut, sehingga pada saat pengajuan nanti seluruh persyaratan sudah lengkap,” katanya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh perangkat daerah terkait akan segera melengkapi data dan melakukan kajian teknis lanjutan. Hasilnya akan kembali dibahas pada rapat berikutnya untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan tepat.(Rby/Red)
