betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv — Pengetatan fiskal dan menipisnya transfer dana pusat seharusnya menjadi sirene darurat bagi pemerintah daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya: saat ruang anggaran makin sesak, kinerja perusahaan daerah kembali jadi sorotan, bukan karena lonjakan prestasi, melainkan karena stagnasi yang tak kunjung terpecahkan.
Secara konseptual, Perusda dibentuk sebagai mesin ekonomi lokal, bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi. Mereka dirancang menjadi motor penggerak kemandirian daerah, penyumbang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus penyedia layanan publik strategis.
Tetapi potret di berbagai wilayah Kalimantan Tengah menunjukkan realitas berbeda, banyak Perusda masih berjalan di tempat, seolah eksis hanya secara administratif tanpa daya ungkit ekonomi.
Fenomena ini menimbulkan ironi. Ketika pemerintah daerah didorong mandiri, sebagian badan usaha milik daerah justru terlihat tak bergerak. Mereka ada, tetapi tak terasa dampaknya. Mereka dibentuk, tetapi belum berfungsi optimal. Dalam tekanan fiskal seperti sekarang, kondisi ini bukan sekadar masalah manajerial, melainkan cerminan lemahnya keberanian politik dan kaburnya arah visi pembangunan.
Perusda sejatinya memikul mandat ganda, yaitu beroperasi secara komersial sekaligus melayani publik. Mereka dituntut menghasilkan laba nyata untuk PAD, sambil menyediakan layanan vital seperti air bersih, pengelolaan pasar, hingga transportasi. Dua peran ini menuntut keseimbangan presisi antara logika bisnis dan kepentingan masyarakat.
Sayangnya, di banyak kasus, keseimbangan itu gagal tercapai. Fungsi komersial tak maksimal, pelayanan publik pun belum memuaskan.
Akibatnya, aset daerah yang seharusnya menjadi mesin produktif hanya berubah menjadi angka di laporan.
Tanah, bangunan, dan potensi usaha bernilai besar tidak menghasilkan nilai tambah signifikan. Pertanyaan mendasarnya pun mencuat, apakah Perusda dikelola sebagai entitas bisnis sungguhan, atau sekadar perpanjangan birokrasi yang sarat kepentingan?
Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Wilayah Kalteng, Picrol Hidayat, menegaskan berkurangnya transfer pusat harus menjadi momentum reformasi total, bukan alasan stagnasi. Menurutnya, Perusda tidak boleh hanya menjadi beban administrasi tanpa kontribusi riil.
“Jika tidak menghasilkan pendapatan, ia membebani keuangan daerah. Jika tidak memberi layanan berkualitas, masyarakat yang menanggung kerugian,” tegasnya, Minggu (15/2/2026).
Pernyataan tersebut menohok karena mencerminkan fakta di lapangan. Mempertahankan status quo sama saja membiarkan potensi ekonomi daerah terbuang percuma.
Padahal tiap kabupaten memiliki keunggulan berbeda, dari sumber daya alam, perdagangan, jasa, hingga pariwisata yang seharusnya bisa diorkestrasi Perusda menjadi sumber pertumbuhan baru.
Masalahnya, pembenahan tidak cukup sebatas pergantian direksi atau penyusunan rencana bisnis formalitas. Reformasi harus menyentuh akar, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, pengawasan transparan, tata kelola profesional, serta keberanian memutus praktik lama yang tidak produktif. Tanpa itu, Perusda hanya akan terus menjadi simbol, bukan solusi.
Pada akhirnya, nasib Perusda adalah barometer kemandirian daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, pilihannya tegas, yakni menjadikannya mesin ekonomi yang bekerja nyata, atau membiarkannya tetap menjadi beban struktural. Waktu toleransi sudah habis. Jika daerah ingin berdiri di atas kaki sendiri, Perusda harus berubah sekarang, bukan nanti.(Red)
