betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
*Catatan Perspektif Stefanus,
Relawan Anak Panah Ministry
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda berbagai wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyisakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai bencana musiman biasa. Hampir setiap musim kemarau, masyarakat seolah kembali dihadapkan pada situasi yang sama: lahan terbakar, kabut asap menyelimuti permukiman, kualitas udara memburuk, dan berbagai aktivitas kehidupan masyarakat terganggu.
Namun, di balik peristiwa yang terus berulang tersebut, ada pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian bersama: sejauh mana pengawasan, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman karhutla?
Perspektif ini menjadi perhatian Stefanus, Relawan Anak Panah Ministry Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Baginya, persoalan karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penyebab kebakaran atau upaya memadamkan api. Ada persoalan yang jauh lebih luas, yakni bagaimana pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap terlindungi, baik ketika karhutla berlangsung maupun setelah dampaknya dirasakan.
Karhutla bukan hanya tentang hutan yang terbakar. Ini menyangkut kesehatan manusia, keberlangsungan ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, kehidupan sosial, hingga masa depan generasi mendatang.
Pengawasan Pemerintah Daerah Jangan Hanya Bersifat Reaktif
Berulangnya karhutla setiap musim kemarau seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika titik api bermunculan atau ketika asap mulai menyelimuti kawasan permukiman. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan dan kesiapsiagaan yang berjalan secara konsisten, terutama pada kawasan rawan kebakaran dan ekosistem gambut.
Pemantauan kondisi lahan, pengawasan tata air gambut, deteksi dini titik panas, kesiapan personel, ketersediaan sarana pemadaman, hingga koordinasi lintas instansi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai potensi kebakaran ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Sebab, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa banyak api berhasil dipadamkan, tetapi juga dari seberapa besar kebakaran dapat dicegah dan masyarakat terlindungi dari dampaknya.
Kesehatan Masyarakat: Hak atas Udara Bersih Tidak Boleh Terabaikan
Salah satu dampak paling nyata dari karhutla adalah menurunnya kualitas udara akibat kabut asap.
Paparan partikel halus seperti PM2.5 dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus hadir melalui langkah perlindungan kesehatan yang konkret.
Pemantauan kualitas udara harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu dipastikan siap memberikan pelayanan. Distribusi masker yang sesuai, edukasi kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan juga harus menjadi perhatian.
Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman asap tanpa informasi yang memadai dan perlindungan yang diperlukan.
Udara bersih bukan kemewahan. Udara bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Ekonomi Keluarga dan Kehidupan Sosial Ikut Dipertaruhkan
Karhutla juga memiliki dampak berantai terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan pekerjaan informal dapat mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya aktivitas sehari-hari.
Ketika mobilitas masyarakat dibatasi, kegiatan usaha ikut melambat. Ketika lahan produktif rusak, sumber penghidupan keluarga terancam. Pada akhirnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan menanggung beban.
Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah perlu memiliki langkah antisipasi dan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Bantuan tidak semestinya hanya diberikan ketika situasi sedang menjadi perhatian publik. Pendataan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan mata pencaharian harus menjadi bagian dari program penanganan yang berkelanjutan.
Pendidikan Anak Jangan Menjadi Korban Berulang
Aspek pendidikan juga tidak boleh luput dari perhatian.
Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan belajar-mengajar dapat terganggu. Sekolah mungkin harus membatasi aktivitas luar ruangan, menyesuaikan jadwal, atau menerapkan pembelajaran dari rumah sesuai kondisi dan kebijakan yang berlaku.
Situasi tersebut tentu berdampak terhadap proses belajar anak-anak, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran.
Pemerintah daerah bersama instansi pendidikan harus menyiapkan mekanisme perlindungan peserta didik dalam kondisi darurat karhutla.
Jangan sampai setiap musim kemarau anak-anak kembali kehilangan kesempatan belajar secara optimal karena persoalan yang terus berulang tanpa evaluasi penanganan yang memadai.
Masa Depan Masyarakat Tidak Berakhir Ketika Api Padam
Hal yang tidak kalah penting adalah memikirkan nasib masyarakat dalam jangka panjang.
Karhutla meninggalkan dampak ekologis yang tidak selalu terlihat secara langsung. Kerusakan gambut, hilangnya vegetasi, terganggunya tata air, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat memengaruhi kualitas lingkungan dalam waktu yang panjang.
Kerusakan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan generasi berikutnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan penyaluran bantuan sementara. Harus ada evaluasi menyeluruh, pemulihan kawasan terdampak, penguatan pengawasan lingkungan, serta kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi risiko kebakaran berulang.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim kemarau berikutnya.
Jangan Tunggu Asap Menjadi Bencana, Baru Pemerintah Bergerak
Dari perspektif seorang relawan, kepedulian terhadap masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan melalui bantuan ketika bencana terjadi. Kepedulian juga harus hadir dalam bentuk pencegahan, pengawasan, kesiapsiagaan, dan keberanian mengambil langkah kebijakan sebelum masyarakat menjadi korban.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh perangkat dan instansi terkait bekerja secara terkoordinasi. Pengawasan harus nyata, bukan sekadar laporan administratif. Kesiapsiagaan harus terukur, bukan hanya kegiatan seremonial. Perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons setelah keadaan memburuk.
Tentu, penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, komunitas relawan, dan seluruh elemen sosial juga memiliki peran penting. Namun, pemerintah daerah tetap harus berada di garda terdepan dalam memastikan sistem perlindungan dan penanggulangan berjalan efektif.
Pada akhirnya, Stefanus mengajak seluruh pihak untuk melihat karhutla sebagai persoalan kemanusiaan dan masa depan Kalimantan Tengah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya luas hutan yang terbakar, melainkan kesehatan jutaan manusia, keberlangsungan ekonomi keluarga, masa depan pendidikan anak-anak, dan kualitas kehidupan generasi mendatang.
Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat hanya disuguhi pemandangan yang sama: api dipadamkan, asap menghilang, keadaan kembali normal, kemudian persoalan serupa terulang pada tahun berikutnya.
Kalimantan Tengah membutuhkan lebih dari sekadar pemadam kebakaran. Kalimantan Tengah membutuhkan pengawasan yang kuat, pemerintah yang responsif, kebijakan yang berkelanjutan, dan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat.
Karena keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika masyarakat tidak lagi harus hidup dalam ketakutan menghadapi ancaman karhutla setiap musim kemarau.
*salam sehat
