betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Pelaksanaan pengaspalan di ruas Jalan Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menuai sorotan serius. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan penghamparan aspal diduga tetap berlangsung ketika hujan turun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap standar teknis pekerjaan jalan, terlebih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah secara tertulis telah menegaskan larangan penghamparan campuran beraspal pada permukaan jalan basah maupun saat hujan yang berpotensi memengaruhi mutu pekerjaan.
Ketentuan tersebut bukan sekadar imbauan teknis. Melalui surat Nomor HM0102/B/Bpjn15.7.3/2026/1220 tertanggal 4 November 2026, BPJN Kalimantan Tengah secara tegas menyatakan bahwa penghamparan campuran beraspal tidak diperkenankan dilakukan dalam kondisi permukaan jalan basah atau ketika hujan berpotensi memengaruhi kualitas campuran, temperatur, serta daya lekat antarlapisan.
BPJN juga menegaskan, apabila terjadi perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi mutu pekerjaan, kegiatan pengaspalan wajib dihentikan sementara hingga kondisi kembali memungkinkan.
Di sinilah persoalan tersebut menjadi penting untuk dijawab. Jika ketentuan teknis sudah dinyatakan secara tegas oleh BPJN, mengapa pekerjaan pengaspalan di Jalan Mahir Mahar justru diduga tetap berlangsung ketika hujan?
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak cukup dipandang sebagai ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan. Ada aspek mutu konstruksi yang perlu diperiksa secara serius, mulai dari temperatur campuran aspal, kondisi permukaan sebelum penghamparan, proses pemadatan, daya lekat antarlapisan, hingga hasil pengujian kualitas pekerjaan.
Sebab, pengaspalan bukan sekadar menghamparkan material hitam di atas badan jalan. Setiap tahapan memiliki persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar hasil pekerjaan memiliki kekuatan, daya tahan, dan umur layanan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
Penjelasan normatif dalam surat BPJN pun tidak serta-merta menjawab persoalan yang muncul di lapangan. Justru, diperlukan verifikasi terbuka untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan prosedur pengendalian mutu yang berlaku.
Sorotan lainnya menyangkut transparansi informasi. Dalam surat jawaban tersebut, BPJN belum menguraikan secara langsung identitas kontraktor pelaksana maupun nilai anggaran kegiatan yang menjadi perhatian publik. Padahal, informasi mengenai pelaksana pekerjaan dan besaran anggaran merupakan bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum (APH) didorong melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan pekerjaan, terutama apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian metode kerja, spesifikasi teknis, maupun prosedur pengawasan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan apakah terdapat konsekuensi terhadap mutu hasil pekerjaan.
Terlebih, BPJN sendiri menegaskan bahwa pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diperbaiki atau dibongkar dan diganti sesuai ketentuan kontrak. Seluruh biaya perbaikan maupun penggantian tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi penjelasan administratif. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, pemeriksaan teknis, dan pembuktian atas kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Sebab, ketika ketentuan teknis melarang pengaspalan dalam kondisi tertentu, kepatuhan terhadap aturan itu semestinya dapat dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan.
Uang negara bukan sekadar untuk mengubah jalan menjadi berlapis aspal. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan infrastruktur yang memenuhi standar mutu, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red/J)
