betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Bogor, BetangTv News – Komisi Informasi Pusat menggelar kegiatan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 secara nasional.
Untuk memantapkan secara prinsip dan teknis dari kegiatan tersebut, digelar bimbingan teknis (Bimtek) yang berlangsung di Bogor, 14 sampai tanggal 16 Maret 2022.
Pada Bimtek itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikutsertakan tiga komisionernya, yakni Ketua KI Kalteng M Mukhlas Roziqin, Wakil Ketua Setni Betlina dan Komisioner Kordinator Bidang Kelembagaan, Baneri Repelita.
Pada kesempatan itu, Sekretaris KI Pusat, Munzaer mengatakan bahwa pentingnya Bimtek, salah satunya sebagai sarana sosialisasi sekaligus untuk membahas ruang lingkup, sasaran, dan indikator IKIP 2022.
“Selain untuk penyamaan persepsi dalam hal pengukuran indeks, juga berharap agar sasaran pada IKIP 2022 ini optimal menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dari tahun lalu, lebih terserap persepsinya,” ungkap Munzaer saat pembukaan Bimtek, Senin (14/3/2022) malam.
Sementara itu, Ketua KI Kalteng mengapresiasi adanya Bimtek pengukuran IKIP di tahun kedua ini.
“Untuk Kalteng sendiri, saat ini sudah terbentuk Pokja Daerah berjumlah tujuh orang, terdiri unsur internal, yakni lima komisioner KI ditambah dua orang unsur eksternal yang dipandang memiliki pengetahuan atau kompetensi tentang keterbukaan informasi,” ungkap Mukhlas.
Dibeberkan Mukhlas, juga telah dipilih 9 orang Informan Ahli (IA) untuk merepresentasi sejauh mana tingkat keterbukaan informasi di Provinsi Kalteng.
IA itu terbagi tiga kelompok, yaitu kelompok birokrasi, dunia usaha, serta akademisi atau tokoh masyarakat termasuk dari media.
“Mereka akan menjadi narasumber atau key informan yang akan melakukan skoring melalui kuesioner dan ditindaklanjuti melalui diskusi terpumpun (FGD) atas skoring yang telah dilakukan mereka,” terang Mukhlas.
Dirinya juga berharap dan menjaga agar hasil IKIP 2022 ini lebih baik, lebih presisi dalam memotret keterbukaan Informasi di Kalteng.
“Indeks keterbukaan ini punya intensifikasi untuk tingkat partisipasi publik dalam hal pembangunan ekonomi, berkorelasi dengan indeks demokrasi, indeks korupsi, IPM, indeks kebahagian, dan lainnya,” tutup Mukhlas(Red)
