betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv –
Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Bartim, I Putu Widid Septiawan, ST.
Politisi muda dari Partai Gerindra itu meminta pihak eksekutif tak pasrah pada berkurangnya dana transfer dari pusat, melainkan segera menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang pembangunan.
“Dana transfer tahun depan turun sekitar Rp380 miliar dari APBD 2025 sebesar Rp1,3 triliun. Dengan begitu, APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp900 miliar. Penurunan ini tentu berdampak besar terhadap ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah,” tegas Widid usai mengikuti rapat kerja bersama tim eksekutif di kantor DPRD Bartim, Jumat (17/10/2025).
Ia menilai, sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk belanja pegawai dan tunjangan, sehingga ruang gerak pembangunan menjadi sangat terbatas. Untuk itu, eksekutif didesak agar lebih kreatif dalam mengoptimalkan PAD.
“Banyak perusahaan tambang dan perkebunan di Barito Timur yang bisa berkontribusi lebih kepada daerah. Pemerintah harus berani menggali potensi itu,” ujarnya.
Widid juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. Ia menegaskan perlunya turunan Peraturan Bupati (Perbub) dari Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan sejak 2022.
“Kalau sudah ada Perda, segera buatkan Perbub agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan. Sampai sekarang belum jelas bagaimana pengelolaan DBH atau CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” ungkapnya.
Ia pun mendesak Pemkab Bartim segera memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah itu untuk menjelaskan sejauh mana kontribusi mereka terhadap daerah.
“Lebih cepat akan lebih baik. Buatkan Perbub dan panggil semua pimpinan perusahaan, supaya kita tahu berapa besar kontribusinya bagi Bartim,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Widid mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih fokus mengelola anggaran secara efisien namun tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan dana terbatas, OPD harus bekerja cerdas. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memukul kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.(Mad/Red)
