betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Jakarta, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Kapuas tancap gas memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan. Bupati Kapuas HM Wiyatno, didampingi Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/1/2026), guna mengamankan dua program strategis nasional, yakni pembangunan Sekolah Rakyat dan pengelolaan sampah terpadu bernilai ratusan miliar rupiah.
Di Kementerian Sosial RI, Bupati Kapuas diterima langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memfinalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kapuas yang ditargetkan mulai dibangun pada Tahun Anggaran 2026.
Program ini dinilai krusial untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi instrumen pemutus mata rantai kemiskinan.
“Alhamdulillah, hari ini kami menuntaskan finalisasi Sekolah Rakyat. Insya Allah pembangunan dimulai 2026. Ini program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat Kapuas, dan kami mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian Sosial,” tegas Bupati Wiyatno.
Mensos Saifullah Yusuf menyambut baik komitmen Pemkab Kapuas dan menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar pelaksanaan Sekolah Rakyat tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Pertemuan tersebut turut membahas kesiapan lahan, dukungan daerah, serta mekanisme teknis dan administratif agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Tak hanya sektor pendidikan, Pemkab Kapuas juga mendapat suntikan pendanaan sekitar Rp120 miliar dari Bank Dunia melalui Kemendagri untuk pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu yang akan dialokasikan selama lima tahun.
Sekda Kapuas Usis I Sangkai menjelaskan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan persampahan sebagai game changer dalam RPJPN 2025–2045. Kapuas menjadi salah satu daerah yang dipercaya mengimplementasikan platform pengelolaan sampah nasional dengan pendekatan hulu hingga hilir dan konsep ekonomi sirkular.
“Pengelolaan sampah kini bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari transformasi pembangunan nasional. Kami menerapkan perencanaan terintegrasi dengan prinsip full cost recovery agar layanan berkelanjutan,” ujar Usis.
Program ini juga menekankan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas daerah, serta pemisahan peran operator dan regulator guna memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.(Rby/Red)
