betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.Tv – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pada Konferensi Pers Kasus Mafia Tanah, di Aula Arya Dharma Polda Kalteng, Jumat (24/3/2023).
Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa Penetapan P.21 Tindak Pidana Pertanahan berupa Pemalsuan Surat Verklaring, salah satu kasus pertanahan berskala besar di Provinsi Kalteng, khususnya di kota Palangka Raya.
“Alhamdulilah perkara tindak pidana pemalsuan surat verklaring yang dilakukan oleh MGS telah ditetapkan statusnya menjadi P.21. Harapan kita semua bahwa sinergi yang sudah baik antara Polda, Kajati, Pemerintah Daerah, dan Kanwil agar terus dijaga dan ditingkatkan kedepannya,” ucap Menteri ATR/BPN.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN mengapresiasi stakeholder terkait di Kalteng beserta jajarannya yang berhasil mengungkapkan kasus mafia tanah tersebut.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Kalimantan Tengah, kepada Kejaksaan Tinggi serta jajaran Kanwil BPN Kalimantan Tengah yang telah bersinergi dengan baik sehingga mampu mengungkapkan kasus tindak pidana pemalsuan surat verklaring yang dilakukan oleh tersangka saudara MGS,” kata Menteri ATR/BPN.
Sementara itu, dalam pernyataannya, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto untuk memberikan perhatian dalam memberantas mafia tanah di Kalteng.
“Saya mengapresiasi atas kedatangan Bapak Menteri. Saya selaku Gubernur bersyukur dapat bersilahturahmi dengan Bapak Menteri dan rombongan di Kalimantan Tengah,” tutur Gubernur.
Kepada Menteri ATR/BPN, Gubernur memaparkan bahwa kasus mafia tanah merupakan permasalahan yang besar karena dapat menghambat pembangunan berbagai sektor di Kalteng, diantaranya bidang perekonomian dan investasi, termasuk juga pembangunan infrastruktur.
“Jadi, mafia tanah ini sebetulnya kejahatan yang luar biasa, bukan kejahatan yang biasa-biasa karena mengganggu semua struktur pembangunan,” jelas Gubernur.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Bayu Permana, Kajati Kalteng Pathor Rahman, dan Kabinda Kalteng Brigjen TNI Sinyo. Kemudian hadir pula Kakanwil BPN Kalteng, Plt.Kadis perkebunan, dan Plt.Kadis Kehutanan.(Red)
