Kasus Dugaan Perambahan Hutan Sukamara Dihentikan, Pelapor Pertanyakan Saksi dan Barang Bukti


Palangka Raya, Betang.tv – Penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng), memicu keberatan serius dari pihak pelapor. Sejumlah aspek penanganan perkara, mulai dari dasar penghentian penyidikan hingga keberadaan barang bukti, kini menjadi sorotan.

Melalui penasihat hukumnya, Naduh, S.H., Sabtu (21/11/2026), pelapor Karyadi menyatakan akan mengadukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Senin mendatang.

Pengaduan tersebut dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur penyidikan, penanganan barang bukti, serta proses penerbitan SP3 yang turut menyeret nama Bupati Sukamara, Masduki.

Penyidikan perkara tersebut diketahui dihentikan melalui SP3 tertanggal 19 Agustus 2026. Dalam surat penghentian itu, penyidik menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana.

Namun, alasan tersebut justru menjadi salah satu poin yang dipersoalkan pihak pelapor. Mereka menilai keputusan penghentian penyidikan perlu diuji secara transparan, terutama dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang sebelumnya telah disampaikan dalam proses penanganan perkara.

Pihak pelapor mengklaim telah menghadirkan lima saksi kunci. Salah satunya merupakan operator ekskavator yang disebut mengetahui dan pernah menerima perintah untuk melakukan pembukaan lahan pada 2021.

Keterangan tersebut dinilai penting untuk mengurai rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Karena itu, pihak pelapor mempertanyakan bagaimana seluruh keterangan saksi tersebut dipertimbangkan hingga penyidik akhirnya menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan dua unit alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut pihak pelapor, kedua alat berat itu sebelumnya berada di lokasi, tetapi kini disebut tidak lagi ditemukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status, pengamanan, dan prosedur penanganan alat berat selama proses penyidikan berlangsung.

“Kami mempertanyakan keberadaan dua alat berat yang sebelumnya berada di lokasi. Sampai sekarang tidak ada penjelasan apakah alat berat tersebut diamankan sebagai barang bukti atau tidak,” ujar Naduh.

Bagi pihak pelapor, kejelasan mengenai barang bukti merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam penanganan perkara. Terlebih, keberadaan dan status barang bukti dapat menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri untuk menilai apakah proses penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan.

Keberatan terhadap penghentian perkara sebenarnya bukan kali pertama disampaikan. Sebelumnya, melalui surat tertanggal 16 September 2026, pihak pelapor telah menyampaikan keberatan kepada Kejaksaan Tinggi Kalteng.

Dalam surat tersebut, mereka meminta eksaminasi khusus, perlindungan hukum, serta pembukaan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya.

Kini, langkah pengaduan ke Propam Mabes Polri ditempuh untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik maupun prosedur oleh penyidik, termasuk menyangkut penanganan barang bukti dan proses penerbitan SP3.

Pihak pelapor bahkan meminta agar sanksi tegas dijatuhkan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terdapat pelanggaran yang memenuhi ketentuan untuk dijatuhi sanksi tersebut.

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut keberatan atas penghentian sebuah perkara, melainkan juga menyangkut pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses penegakan hukum.

Meski demikian, dugaan pelanggaran prosedur, persoalan keberadaan alat berat, maupun keberatan atas dasar penerbitan SP3 yang disampaikan pihak pelapor masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang. Penghentian penyidikan juga harus dinilai berdasarkan alasan hukum dan prosedur yang berlaku.

Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi Polda Kalteng, penyidik terkait, Pemerintah Kabupaten Sukamara, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.(Red/J)


Periksa Juga

Satu Tanda Tangan Bisa Mengikat Secara Hukum, Suriansyah Halim Ingatkan Jangan Asal Setuju

        Pengunjung : 1,068 Palangka Raya, Betang.tv – Tanda tangan bukan sekadar formalitas administratif. Di …

Tinggalkan Balasan