Palangka Raya, Betang.tv – Pengabdian belasan hingga puluhan tahun sebagai tenaga kebersihan di lingkungan pemerintah daerah ternyata belum serta-merta menjawab persoalan mendasar tentang kepastian perlindungan ketenagakerjaan. Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, sistem pengelolaan tenaga kebersihan, transparansi pembiayaan, hingga jaminan sosial para pekerja kini menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah Forum Media Bersatu melayangkan surat konfirmasi Nomor 0010/FMB/XI/2026 kepada DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Surat itu memuat sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan tenaga kerja kebersihan, besaran upah, penggunaan anggaran, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pekerja.
Setelah sekitar sepuluh hari, DLH Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor 660/1932/11.1/DLH. Dalam penjelasannya, pihak dinas menyebutkan bahwa pekerjaan kebersihan tersebut dikelola secara langsung oleh DLH tanpa melibatkan pihak kedua atau perusahaan rekanan.
Dinas juga menguraikan sejumlah komponen pembiayaan, mulai dari upah penyapu, mandor, hingga kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras). Terkait perlindungan pekerja, DLH menyebut adanya jaminan melalui Asuransi Jasa Raharja Putra.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kepastian perlindungan sosial ketenagakerjaan para pekerja.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, muncul dugaan bahwa sebagian pekerja belum memiliki kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasi ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut, mengingat pekerjaan kebersihan memiliki risiko kecelakaan kerja dan sebagian tenaga kerja disebut telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.
Ketua Forum Kalimantan Membangun (FKM) Kalimantan Tengah, Supriadiy Natae, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi dinas. Menurutnya, kepastian perlindungan sosial merupakan aspek mendasar yang semestinya menjadi perhatian serius, terlebih bagi pekerja yang setiap hari menjalankan tugas dengan risiko kecelakaan kerja.
“Ini sangat disayangkan. Mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi justru muncul persoalan terkait kepastian jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai tenaga mereka terus dimanfaatkan, sementara hak-hak dasarnya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” tegasnya, Senin (16/11/2026).
Atas persoalan tersebut, FKM menyatakan akan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan kegiatan tenaga kebersihan di lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Tengah.
Supriadiy menegaskan, pemeriksaan semestinya tidak hanya berfokus pada besaran upah, tetapi juga mencakup mekanisme penganggaran, realisasi pembayaran, penggunaan anggaran sarana dan prasarana, serta pemenuhan hak-hak pekerja.
“Kami akan meminta aparat penegak hukum turun tangan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan anggaran, pengabaian kewajiban pemberi kerja, atau hak pekerja yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sorotan terhadap pengelolaan tenaga kebersihan ini semakin menguat setelah DLH Provinsi Kalimantan Tengah turut menyampaikan rencana merumahkan pekerja yang telah berusia 60 tahun ke atas.
Rencana tersebut memunculkan persoalan lain yang tidak kalah penting, bagaimana nasib para pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar masa produktifnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, ketika mereka tidak lagi dipekerjakan?
Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan mengenai dasar penerapan, status hubungan kerja, serta mekanisme pemenuhan hak pekerja. Sebab, keputusan merumahkan tenaga kerja tidak semestinya hanya dilihat dari faktor usia, tetapi juga harus mempertimbangkan kepastian hak dan konsekuensi sosial yang ditimbulkan.
Di sisi lain, penjelasan DLH mengenai penanganan insiden kecelakaan kerja menyebutkan bahwa pekerja memperoleh penanganan melalui BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja Putra.
Akan tetapi, masih diperlukan penjelasan lebih terperinci mengenai jenis perlindungan yang diberikan, status kepesertaan masing-masing pekerja, cakupan manfaat asuransi, serta perbedaan fungsi perlindungan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
Pertanyaan berikutnya juga menyangkut keberlanjutan perlindungan bagi pekerja yang nantinya tidak lagi dipekerjakan. Apakah mereka telah mendapatkan kepastian mengenai hak-haknya setelah hubungan kerja berakhir?
“Jangan sampai setelah puluhan tahun bekerja, ketika memasuki usia lanjut dan tidak lagi dipekerjakan, mereka justru kehilangan sumber penghasilan tanpa kepastian jaminan perlindungan sosial yang jelas. Seharusnya pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi hak tenaga kerja, bukan malah membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegas Supriadiy.
Ia pun meminta DLH Provinsi Kalimantan Tengah membuka informasi secara transparan mengenai status hubungan kerja, dasar penentuan upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja yang akan dirumahkan.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tata kelola administrasi dan pembiayaan kegiatan dinas. Lebih dari itu, ada hak, kesejahteraan, dan kepastian masa depan para pekerja yang harus mendapat perhatian.
Kini, penjelasan DLH Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hal yang dinantikan publik. Sebab, pengelolaan anggaran pemerintah tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang menjalankan pelayanan publik.
Transparansi penggunaan anggaran, kejelasan status hubungan kerja, dan kepastian perlindungan sosial merupakan tiga persoalan yang membutuhkan jawaban konkret. Jika laporan resmi nantinya disampaikan dan ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.(Red/J)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
