betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Penyelesaian konflik sosial tidak selalu harus menunggu persoalan membesar. Penguatan peran lembaga adat dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mendeteksi potensi perselisihan sejak dini sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi, supervisi, dan peningkatan kapasitas damang serta mantir adat se-Kota Palangka Raya yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya di Betang Hadurut, Sabtu (14/11).
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Alman Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mengangkat tema “Revitalisasi Peran serta Fungsi Damang dan Mantir Adat dalam Memperkuat Eksistensi Hukum Adat Dayak” tersebut.
Menurut Alman, kegiatan ini mencerminkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal serta memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
Ia menilai, DAD memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui peran menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang masih hidup serta berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, keberadaan damang dan mantir adat perlu terus diperkuat. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun komunikasi sosial, memahami persoalan di lingkungan masyarakat, serta membantu mengupayakan penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang berlaku.
Alman berharap, penguatan kapasitas para pemangku adat tidak berhenti pada peningkatan pemahaman kelembagaan, tetapi juga mampu melahirkan kesamaan pola pikir dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Harapan ke depan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini semakin meningkatkan kapasitas para pemangku adat, terutama damang dan mantir, untuk menyamakan pola pikir dan pemahaman terhadap tata kelola kemantiran adat serta bagaimana menyinergikannya dengan hukum positif,” pungkasnya.
Ia juga berharap pendekatan berbasis kearifan lokal semakin mendapat tempat dalam upaya menjaga stabilitas sosial. Dengan pemahaman yang baik terhadap kondisi masyarakat, lembaga adat diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengenali potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat menjadi penting karena pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut terpeliharanya keharmonisan, ketertiban, dan hubungan sosial masyarakat.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, akademisi, DAD Kalimantan Tengah, BNN Kota Palangka Raya, serta Densus 88.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperluas wawasan para damang dan mantir adat, khususnya dalam memahami dinamika sosial serta menyelaraskan pelaksanaan hukum adat dengan ketentuan hukum positif.
Dengan demikian, lembaga adat diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai penjaga kearifan lokal sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merawat keharmonisan masyarakat Kota Palangka Raya.(Red/J)
