betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Eksistensi hukum adat Dayak tidak boleh berhenti sebagai warisan leluhur. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan regulasi, hukum adat justru dituntut semakin kuat, adaptif, dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi landasannya.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, Leonard S Ampung, dalam kegiatan sosialisasi, supervisi, dan peningkatan kapasitas damang serta mantir adat se-Kota Palangka Raya di Betang Hadurut, Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “Revitalisasi Peran serta Fungsi Damang dan Mantir Adat dalam Memperkuat Eksistensi Hukum Adat Dayak”, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kedamangan sekaligus meningkatkan pemahaman para pemangku adat dalam menyelaraskan penerapan hukum adat dengan perkembangan hukum positif.
Leonard menegaskan, penguatan kedamangan bukan semata-mata berkaitan dengan kelembagaan, melainkan menyangkut kemampuan damang dan mantir adat dalam menjalankan fungsi pengayoman serta memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, hukum adat Dayak yang memiliki landasan historis sejak 1894 harus terus dijaga dan disinergikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Bagaimana kita memperkuat, bahwa kedamangan yang ada di Kota Palangka Raya itu betul-betul bisa mengayomi masyarakat. Kemudian yang kedua juga bisa menyinergikan semua hukum adat kita,” ujarnya.
Ia menilai, tantangan lembaga adat saat ini semakin kompleks. Karena itu, damang dan mantir tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman terhadap ketentuan adat, tetapi juga harus memiliki wawasan yang memadai mengenai perkembangan hukum dan dinamika sosial.
Leonard mengingatkan agar para pemangku adat tidak terjebak pada pola penyelesaian perselisihan semata. Lebih dari itu, kedamangan harus mampu berkembang menjadi lembaga yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
“Jangan hanya sekadar perselisihan, tetapi melihat ke depan bagaimana hukum adat kita ini juga bisa modern, bisa bersinergi dan tidak lekang oleh waktu,” tegasnya.
Ia juga mendorong peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta persoalan konkret yang dihadapi dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing.
Menurut Leonard, pertukaran pengalaman dan pemikiran menjadi bagian penting untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan lembaga adat.
Salah satu pendekatan yang turut ditekankan ialah collaborative justice atau keadilan kolaboratif. Melalui pendekatan ini, penyelesaian persoalan diupayakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kewenangan, ketentuan adat, serta koridor hukum yang berlaku.
Persoalan yang tergolong ringan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme adat diharapkan bisa dituntaskan pada tingkat kedamangan sesuai ketentuan, tanpa harus serta-merta dibawa ke ranah hukum positif.
Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, kalangan akademisi, DAD Kalimantan Tengah, BNN Kota Palangka Raya, serta Densus 88.
Melalui penguatan kapasitas ini, DAD Kota Palangka Raya berharap damang dan mantir adat semakin profesional dalam menjalankan fungsi kelembagaan, sekaligus mampu menjaga agar hukum adat Dayak tetap hidup, dihormati, dan relevan menghadapi tantangan zaman.(Red/J)
