betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Tanda tangan bukan sekadar formalitas administratif. Di balik goresan tanda tangan pada sebuah akta, terdapat hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat mengikat para pihak. Karena itu, memahami isi dokumen sebelum menyetujuinya merupakan langkah penting untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Pesan tersebut menjadi perhatian praktisi hukum Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CPL., CPCLE. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membubuhkan tanda tangan pada dokumen atau akta hukum tanpa terlebih dahulu membaca, memahami, dan memastikan kebenaran seluruh keterangan yang tercantum di dalamnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk meminta penjelasan apabila terdapat bagian dalam akta yang belum dipahami. Sikap kritis dan kehati-hatian justru menjadi bagian penting dalam memastikan keputusan hukum diambil secara sadar, bukan karena tekanan ataupun sekadar mengikuti prosedur.
“Tanda tangan bukan sekadar formalitas. Pahami isi akta, pastikan keterangan benar, dan tanyakan akibat hukumnya; ketelitian sebelum menyetujui adalah langkah awal melindungi hak,” demikian pesan Suriansyah, Selasa (10/11/2026).
Ia menekankan, proses pelayanan hukum yang profesional semestinya memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memperoleh penjelasan secara memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat memeriksa isi dokumen, mengajukan pertanyaan, serta mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan.
Hal ini penting karena akta hukum bukan sekadar lembaran dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Isi dan ketentuan di dalamnya dapat menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban, sekaligus memiliki implikasi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Founder & Managing Partner Kantor Hukum Suriansyah Halim & Associates tersebut juga mengingatkan bahwa ketelitian sejak awal merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan hak hukum seseorang.
Sebagai Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Kalimantan Tengah serta Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah menempatkan pemahaman hukum masyarakat sebagai hal penting agar setiap orang tidak mudah mengabaikan konsekuensi dari keputusan yang dibuatnya sendiri.
Pada akhirnya, keberanian meminta penjelasan bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan wujud kesadaran hukum. Sebab, keputusan yang menyangkut hak dan kepentingan seseorang seharusnya lahir dari pemahaman yang utuh, bukan ketergesaan.
Membaca sebelum menandatangani, bertanya sebelum menyetujui, dan memahami sebelum terikat merupakan prinsip sederhana yang patut dipegang setiap masyarakat dalam menghadapi dokumen hukum.(Red/J)
