Jangan Hanya Setara di Atas Kertas, Akses Hukum bagi Penyandang Disabilitas Harus Nyata


Palangka Raya, Betang.tv – Kesetaraan di hadapan hukum tidak cukup hanya dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, negara dan seluruh elemen penegak hukum harus memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memahami proses hukum, menyampaikan kehendak, serta memperjuangkan haknya tanpa terhalang keterbatasan fasilitas maupun komunikasi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian praktisi hukum Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CPL., CPCLE. Menurutnya, akses terhadap keadilan harus diwujudkan secara nyata, termasuk bagi penyandang disabilitas yang selama ini berpotensi menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan proses hukum.

Dalam pernyataannya, Suriansyah menegaskan bahwa kesetaraan di hadapan hukum membutuhkan akses yang benar-benar dapat dijangkau oleh semua orang.

“Kesetaraan di hadapan hukum membutuhkan akses yang nyata. Penyandang disabilitas harus dapat memahami proses, menyampaikan kehendak, dan memperjuangkan hak tanpa terhalang fasilitas maupun komunikasi,” demikian pernyataan Suriansyah, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip itu harus tercermin dalam praktik, mulai dari akses terhadap informasi hukum, pelayanan, pendampingan, hingga proses penyelesaian perkara.

Sebab, ketika seseorang tidak dapat memahami prosedur, memperoleh informasi yang sesuai kebutuhannya, atau menyampaikan keterangan akibat hambatan komunikasi dan fasilitas, kesamaan hak secara normatif belum sepenuhnya menjamin kesetaraan dalam praktik.

Dalam konteks ini, aksesibilitas menjadi salah satu unsur penting dalam menghadirkan sistem hukum yang inklusif. Penyediaan sarana yang ramah disabilitas, informasi dalam format yang mudah diakses, serta dukungan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan merupakan bagian dari upaya memastikan hak setiap warga negara terlindungi.

Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa pelayanan hukum tidak semestinya menggunakan pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan setiap individu. Kesetaraan justru menuntut adanya dukungan yang tepat agar setiap orang dapat menggunakan haknya secara bermakna.

Suriansyah Halim sendiri merupakan Founder & Managing Partner Kantor Hukum Suriansyah Halim & Associates. Ia juga menjabat sebagai Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Kalimantan Tengah serta Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah itu menguraikan, ukuran keadilan bukan semata-mata terletak pada keberadaan aturan yang menjamin persamaan hak, melainkan juga pada kemampuan sistem hukum memberikan akses yang setara kepada setiap warga negara.

Sebab, hukum yang adil bukan hanya hukum yang berlaku sama bagi semua orang, tetapi juga hukum yang dapat diakses, dipahami, dan diperjuangkan oleh setiap orang tanpa diskriminasi.(Red/J)


Periksa Juga

Dugaan Penyimpangan Angkutan Batu Bara Mengemuka, SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung

        Pengunjung : 1,056 Palangka Raya, Betang.tv – Perkara dugaan penyimpangan yang menyeret nama Samin …

Tinggalkan Balasan