betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Sampit, Betang.Tv – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengingatkan kepada seluruh Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) untuk berhati-hati dan teliti dalam membuat keputusan agar tidak melanggar hukum.
“Saya berpesan agar saudara-saudara mempelajari ketentuan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah maupun peraturan bupati, sebelum mengeluarkan keputusan-keputusan di desa, terutama terkait pengelolaan keuangan desa,” kata Bupati Halikinnor, Kamis (14/9/2023).
Penegasan itu disampaikan Halikinnor saat melantik empat Pj Kades, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji empat orang Pj Kades ini dilaksanakan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean.
Pelantikan Pj Kades ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari pelantikan Pj Kades sebelumnya. Hal ini terkait pengunduran sebanyak 15 orang Kades yang ingin maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif tahun 2024.
Sebelumnya, pada 5 Juni 2023 telah dilantik sebanyak 3 orang Pj Kades, kemudian 5 Juli kembali dilantik sebanyak 8 orang Pj Kades dan hari ini dilantik sebanyak 4 orang Pj Kades.
Pengisian jabatan Kades ini melalui Pj Kades dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan Kades. Sesuai ketentuan bagi Kades perangkat desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa apabila mencalonkan diri sebagai calon legislatif maka harus mengundurkan diri.
Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas pengabdian 15 Kades sebelumnya selama ini dalam memajukan desa-desa yang dipimpin. Halikinnor mendoakan semoga mereka sukses mencapai tujuan mulia untuk membantu memajukan kabupaten Kotim melalui jalur legislatif.
Bagi para Pj Kades yang baru dilantik diminta bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa. Hak kewajiban dan tanggung jawab yang diemban sama dengan seorang kepala desa definitif.
Selaku pegawai negeri sipil yang ditugaskan di kecamatan dan salah satu merupakan pengawas sekolah, maka Pj Kades diminta harus dapat membagi waktu. Dalam pelaksanaan tugas harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat desa dan harus sering berada di desa.
Pj Kades diminta melaksanakan kegiatan pemerintahan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan atau pembinaan kemasyarakatan di desa secara profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab, serta berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di desa.
“Harus selalu berkoordinasi dengan kecamatan dan satuan organisasi perangkat daerah kabupaten yang menangani desa. Bagi keputusan-keputusan yang strategis, harus melalui mekanisme musyawarah desa dan dikonsultasikan sebelumnya kepada camat,” ujar Halikinnor.
Halikinnor menambahkan, sesuai dengan ketentuan bahwa akhir September ini desa-desa harus menyelesaikan atau menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa tahun 2024. Untuk itu diperintahkan kepada camat agar memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap desa agar desa melaksanakan ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap semua tahapan dalam perencanaan desa dapat tepat waktu sehingga pada akhir Desember 2023, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat selesai tepat waktu,” tutup Bupati.(Red)
