Dugaan Penyimpangan Angkutan Batu Bara Mengemuka, SUMBO Desak Audit Total KSOP Rangga Ilung

Palangka Raya, Betang.tv – Perkara dugaan penyimpangan yang menyeret nama Samin Tan dan sejumlah pihak dalam aktivitas pengangkutan batu bara di Kalimantan Tengah membuka persoalan yang lebih luas dari sekadar dugaan keterlibatan individu. Di balik perkara tersebut, muncul desakan agar sistem pengawasan pelabuhan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), hingga tata kelola angkutan batu bara diperiksa secara menyeluruh.

Desakan itu disampaikan Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO). Organisasi tersebut meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada penanganan pihak-pihak yang telah terseret perkara, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya persoalan sistemik di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah.

Ketua Umum SUMBO, Diamon Bastian Sidau, menilai perkara ini harus menjadi momentum untuk menguji efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas pengangkutan batu bara. Terlebih, dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, disebutkan adanya nilai Rp3,98 miliar yang dinikmati pihak KUPP/KSOP Rangga Ilung.

Sementara itu, mantan Kepala KSOP Rangga Ilung, Handry Sulfian (HS), telah ditahan dalam perkara tersebut.

Menurut Diamon, penahanan seorang pejabat tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari pengusutan. Justru, aparat penegak hukum perlu memperluas penelusuran untuk mengungkap asal-usul aliran dana, pihak-pihak yang diduga menerima, serta mekanisme penerbitan SPB yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

“Jangan sampai perkara ini berhenti pada satu nama. Yang harus dibongkar adalah bagaimana SPB bisa diterbitkan, sementara izin tambang PT AKT disebut telah dicabut sejak 2017. Ini bukan semata persoalan individu, melainkan menyangkut sistem pengawasan dan tanggung jawab institusi,” tegas Diamon, Minggu (8/11/2026).

SUMBO juga meminta penyidik mendalami dugaan pemberian uang secara rutin atau bulanan, memeriksa dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Kementerian ESDM, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian aktivitas pengangkutan batu bara tersebut.

Bagi SUMBO, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pemeriksaan terhadap individu yang telah ditetapkan sebagai pihak dalam perkara. Rantai pengawasan, kepatuhan terhadap perizinan, dan tanggung jawab setiap institusi yang memiliki kewenangan juga perlu diperiksa secara objektif.

Perhatian SUMBO turut diarahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Kedua institusi tersebut dinilai perlu mengevaluasi mekanisme pengawasan, termasuk terhadap KSOP lain yang menangani aktivitas angkutan batu bara di Kalimantan. Langkah itu dinilai penting untuk mengidentifikasi celah pengawasan sekaligus mencegah terulangnya dugaan praktik serupa.

SUMBO mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proses penerbitan SPB, penelusuran aliran dana, penghitungan potensi kerugian negara, serta upaya pemulihan aset apabila ditemukan unsur kerugian negara. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga harus menjadi perhatian agar proses pengungkapan perkara berlangsung tanpa tekanan maupun intimidasi.

“Jika benar terdapat praktik jual beli kewenangan dalam penerbitan persetujuan berlayar, persoalannya bukan hanya menyangkut potensi kerugian negara. Ini juga menyentuh integritas pelayanan publik, kredibilitas pengawasan, dan kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan,” ujarnya.

Lebih jauh, SUMBO meminta pemerintah memastikan hasil pemeriksaan dan audit disampaikan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan sistem pengawasan digital yang mengintegrasikan data perizinan pertambangan Kementerian ESDM dengan mekanisme penerbitan SPB juga dinilai mendesak.

Dengan sistem yang terintegrasi, legalitas aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara diharapkan dapat diverifikasi secara lebih ketat. Celah administratif yang berpotensi dimanfaatkan untuk menerbitkan dokumen pelayaran bagi aktivitas yang tidak memenuhi ketentuan pun dapat diminimalkan.

Diamon menegaskan, SUMBO akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.

“Borneo adalah rumah kita. Jangan biarkan persoalan ini menjadi sejarah yang hilang tanpa penyelesaian. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan,” tegasnya.

SUMBO juga mengajak media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal jalannya persidangan. Pengawasan publik dinilai penting agar perkara ini tidak hanya berujung pada proses pemidanaan, tetapi juga menghasilkan pembenahan nyata dalam tata kelola pelabuhan dan pertambangan di Kalimantan.

Di sisi lain, SUMBO mengingatkan bahwa seluruh pihak yang perkaranya masih berjalan harus tetap dihormati hak-haknya dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Red/R)