betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Jakarta, Betang.tv – Penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari edukasi di tingkat desa hingga pendampingan hukum di negara penempatan. Berangkat dari komitmen tersebut, Founder Pemuda Intelektual Nusantara, Nur Sholihin, melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas langkah strategis dalam memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja sekaligus membuka peluang sinergi program antara Pemuda Intelektual Nusantara dan pemerintah dalam memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh.
Dalam audiensi itu, Nur Sholihin menegaskan bahwa pekerja migran tidak hanya memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, tetapi juga berhak mendapatkan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Tanah Air.
Menurutnya, upaya perlindungan harus dimulai dari penguatan literasi migrasi aman di desa, pencegahan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga tersedianya akses bantuan hukum bagi pekerja migran beserta keluarganya.
“Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi dari hulu ke hilir. Mulai dari edukasi di desa, pemberantasan calo dan TPPO, hingga perlindungan hukum di negara penempatan. Kami siap bersinergi dengan Kementerian P2MI,” ujar Nur Sholihin.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemuda Intelektual Nusantara mengusulkan sejumlah agenda prioritas yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah.
Agenda itu mencakup penguatan Desa Migran Produktif melalui edukasi pencegahan TPPO dan praktik percaloan, pembentukan pusat pengaduan serta bantuan hukum bagi PMI dan keluarganya, serta peningkatan keterampilan dan sertifikasi kompetensi agar calon pekerja migran memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki pasar kerja internasional.
Selain itu, penguatan Program Desa Migran Emas juga menjadi perhatian. Literasi mengenai migrasi aman dinilai perlu menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, terutama di wilayah yang menjadi kantong pekerja migran, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan.
Nur Sholihin memandang, akses terhadap informasi yang benar dan pendampingan yang memadai merupakan bagian penting dalam mencegah pekerja migran terjebak dalam praktik perekrutan ilegal maupun kondisi kerja yang rentan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, disebut menyambut baik inisiatif Pemuda Intelektual Nusantara dalam membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.
Sambutan tersebut menjadi titik awal bagi penjajakan sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah, khususnya dalam mendorong program edukasi, peningkatan kapasitas calon pekerja migran, serta penguatan akses pengaduan dan perlindungan bagi PMI beserta keluarganya.
Bagi Pemuda Intelektual Nusantara, audiensi ini merupakan langkah awal untuk mengambil peran lebih nyata dalam isu kemanusiaan yang menyangkut keselamatan, hak, dan masa depan pekerja migran Indonesia.
Sebab, migrasi tenaga kerja yang aman tidak cukup hanya ditopang oleh kesiapan individu untuk bekerja di luar negeri. Lebih dari itu, diperlukan ekosistem perlindungan yang kuat, informasi yang mudah diakses, kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja, serta kehadiran berbagai pihak untuk memastikan hak-hak pekerja migran tetap terlindungi.
Melalui semangat kolaborasi tersebut, Pemuda Intelektual Nusantara berharap upaya membangun migrasi yang aman dan bermartabat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri.
Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.(Red/J)
