betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar perubahan mekanisme administrasi, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui implementasi Sistem Pembayaran dan Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Barito Timur bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang menggelar Sosialisasi Implementasi SP2D Online, Rabu (11/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten III Setda Barito Timur, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin, serta diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 tentang percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.
Dalam sambutan Bupati Barito Timur yang dibacakan Edius Uhing, ditegaskan bahwa penerapan SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
Digitalisasi proses pencairan dana tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK serta membangun sistem administrasi keuangan yang lebih tertib, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman teknis dari Bank Kalteng mengenai mekanisme kerja SP2D Online, termasuk integrasi antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan sistem perbankan Bank Kalteng.
Dalam skema tersebut, SP2D yang telah disetujui melalui SIPD RI akan diteruskan secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk menjalani proses verifikasi dan pemrosesan sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.
Integrasi ini dirancang untuk memangkas tahapan administrasi, mempercepat proses pencairan dan pembayaran dana daerah, sekaligus meningkatkan kemudahan pemantauan status transaksi. Melalui CMS, pengguna juga dapat menelusuri detail transaksi serta memberikan otorisasi sebelum transaksi diproses lebih lanjut. Sistem tersebut turut menyediakan fasilitas persetujuan sejumlah transaksi sekaligus.
Dalam implementasinya, mekanisme pelayanan dibedakan berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Untuk transaksi Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Uang Persediaan (UP), serta Langsung (LS) barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng, pengiriman dokumen fisik ke bank tidak lagi diperlukan.
Sementara itu, transaksi LS gaji/tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan LS barang dan jasa dengan rekening tujuan bank lain tetap memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Guna memastikan kesiapan penerapan sistem tersebut, sejumlah tahapan administratif dan teknis perlu dituntaskan, meliputi penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, hingga penyesuaian nomor rekening ke dalam format 13 digit.
Tahapan berikutnya dijadwalkan melalui uji operasional pada 20 November 2026 yang melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, serta perangkat daerah teknis. Pengujian dilakukan melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D untuk memastikan kesiapan sistem sebelum implementasi berjalan secara menyeluruh.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kecamatan agar segera menuntaskan kesiapan administrasi maupun penyesuaian rekening tujuan. Keselarasan pemahaman dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting dalam memastikan proses transisi menuju sistem digital berjalan optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya diukur dari berfungsinya sistem elektronik, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan proses pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red/R)
