betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Timur menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026). Pandangan umum Fraksi PKB dibacakan oleh anggota DPRD, Rafi Hidayatullah.
Meski menerima untuk dibahas, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan arah kebijakan anggaran. Fraksi PKB menekankan bahwa perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka-angka keuangan, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Rafi Hidayatullah, perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap relevan dengan kondisi keuangan serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.
Karena itu, pemerintah daerah diminta cermat dalam menentukan skala prioritas pengalokasian anggaran, terutama pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta ketepatan waktu menjadi faktor penting agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berhenti sebatas perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi dan menghasilkan manfaat nyata.
Di sisi lain, prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas harus tetap menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap penggunaan anggaran perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai catatan tersebut menegaskan perhatian Fraksi PKB terhadap kualitas belanja daerah. Bagi Fraksi PKB, keberhasilan perubahan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak bagi pembangunan daerah.
Dengan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi PKB menyatakan siap mengawal proses pembahasan bersama pihak eksekutif sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Fraksi PKB berharap pembahasan tersebut dapat melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Barito Timur.(Red/R)
