betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, saran, dan masukan sebagai bahan penyempurnaan arah kebijakan anggaran daerah.
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026), melalui penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar kepala daerah mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bartim, Eskop, didampingi Wakil Ketua II Mardianto. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD).
Persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal daerah. Namun, lebih dari sekadar menyatakan sikap, pandangan umum fraksi juga menjadi ruang bagi DPRD untuk menyampaikan perhatian terhadap substansi perencanaan dan pengalokasian anggaran agar semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Catatan, saran, dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran. Aspek perencanaan program, ketepatan alokasi belanja, hingga efektivitas pelaksanaan menjadi bagian penting agar setiap kebijakan anggaran memiliki arah dan manfaat yang jelas.
Dalam proses tersebut, pembahasan RAPBD tidak hanya menyangkut perhitungan pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana sumber daya keuangan daerah diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD pun menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran disusun secara terukur, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pembangunan yang harus diprioritaskan.
Tahapan pembahasan selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan rancangan APBD yang semakin matang, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Barito Timur.(Red/R)
