betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun Anggaran 2026 resmi dirampungkan melalui kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, didampingi para wakil ketua dan anggota DPRD, serta dihadiri jajaran eksekutif di ruang rapat DPRD Bartim, Selasa (27/10/2026).
Usai rapat paripurna, Nursulistio menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan, penyempurnaan, serta penandatanganan berita acara persetujuan terhadap APBD Perubahan 2026.
Dengan rampungnya tahapan tersebut, pembahasan bersama mengenai perubahan anggaran tahun 2026 dinyatakan selesai. Selanjutnya, dokumen APBD Perubahan akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk diproses sesuai ketentuan, termasuk memperoleh nomor register.
“Kami akan menyampaikan dokumen ini kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dalam hal ini, kami meminta agar segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan nomor register, sehingga setelah seluruh persyaratan lengkap, APBD Perubahan ini bisa dibelanjakan,” tutur Nursulistio.
Ia menegaskan, program-program yang telah direncanakan harus dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas, pemerintah daerah diminta melakukan kajian secara cermat terhadap setiap kegiatan yang akan direalisasikan.
Menurutnya, hingga akhir Oktober 2026, waktu efektif pelaksanaan anggaran hanya tersisa sekitar dua bulan. Karena itu, perencanaan dan kesiapan teknis menjadi faktor penting agar program yang telah ditetapkan tidak terkendala dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta kepada tim eksekutif agar betul-betul mengkaji perencanaan secara matang, terutama untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan pemberdayaan. Kami kira tidak ada kendala dari sisi waktu maupun cuaca,” tegasnya.
Secara khusus, Nursulistio mengingatkan agar kegiatan pembangunan fisik, baik rehabilitasi maupun pembangunan baru, mendapat perhatian serius. Keterbatasan waktu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kesiapan dan kelayakan pelaksanaan setiap pekerjaan.
Ia menekankan, apabila kegiatan fisik tetap dilaksanakan karena merupakan kebutuhan dan telah masuk dalam program anggaran, pengerjaannya harus dipastikan berjalan maksimal dan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila terdapat kendala waktu maupun faktor teknis lainnya, pemerintah daerah diminta menyiapkan kajian yang rasional, objektif, dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan terdapat penyesuaian, baik berupa pengurangan maupun penambahan dari nilai yang sebelumnya diajukan. Kendati demikian, penyesuaian tersebut tidak mengubah struktur anggaran secara keseluruhan.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, total anggaran APBD Perubahan 2026 menjadi sekitar Rp1,068 triliun, setelah mengalami penyesuaian dari APBD murni.
“Total APBD Perubahan kita menjadi kurang lebih Rp1 triliun 68 miliar setelah penyesuaian dari APBD murni,” pungkasnya.(Red/R)
