betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun Anggaran 2026 resmi mencapai kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 yang digelar di ruang rapat DPRD Bartim, Selasa (27/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, didampingi unsur pimpinan dan dihadiri jajaran pemerintah daerah.
Usai rapat, Nursulistio menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah menuntaskan pembahasan sekaligus penyempurnaan dokumen APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, dengan terlaksananya rapat paripurna tersebut, seluruh rangkaian pembahasan di tingkat legislatif telah selesai dan dokumen persetujuan bersama siap disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut.
“Kami akan menyampaikan dokumen ini kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kami berharap segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan nomor register, sehingga setelah seluruh persyaratan terpenuhi, APBD Perubahan ini dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Nursulistio menegaskan, program-program yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan harus tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan secara optimal. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan secara cermat kesiapan pelaksanaan kegiatan, mengingat waktu efektif tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Saat ini, kata dia, tahun anggaran telah memasuki penghujung Oktober dan hanya menyisakan sekitar dua bulan hingga akhir tahun.
“Kami meminta tim eksekutif benar-benar mengkaji dan mematangkan perencanaan pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan dalam sisa waktu yang tersedia, kami kira tidak ada kendala berarti,” tegasnya.
Sementara itu, untuk kegiatan pembangunan fisik, baik rehabilitasi maupun pembangunan baru, Nursulistio meminta agar pemerintah daerah melakukan kajian secara lebih mendalam.
Ia menekankan, kegiatan yang tetap dilaksanakan harus didukung perencanaan matang, sehingga dapat diselesaikan secara maksimal sesuai ketentuan dan batas waktu yang tersedia. Sebaliknya, apabila terdapat kendala teknis, waktu, maupun faktor lainnya, penyesuaian pelaksanaan harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalaupun dilaksanakan karena merupakan kebutuhan dan sudah diprogramkan, harus benar-benar dipastikan bisa diselesaikan secara maksimal. Namun, jika terdapat kendala waktu dan sebagainya, tentu harus ada kajian yang logis serta memiliki dasar yang jelas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menjelaskan bahwa dalam proses evaluasi gubernur terdapat penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran, baik berupa pengurangan maupun penambahan dari usulan sebelumnya. Meski demikian, menurutnya, penyesuaian tersebut tidak mengubah struktur anggaran secara keseluruhan.
Ia juga menyebutkan bahwa setelah penyesuaian berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, total APBD Perubahan 2026 Kabupaten Barito Timur berada pada kisaran Rp1,068 triliun.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses administrasi dan memastikan pelaksanaan program yang telah ditetapkan tetap berjalan dengan memperhatikan efektivitas, ketepatan sasaran, serta kemampuan penyelesaian kegiatan hingga akhir tahun anggaran.(Red/R)
