betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum enam fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (13/10/2026).
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang mewakili Bupati M. Yamin dalam rapat paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I Mardianto dan Wakil Ketua II Eskop.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, tenaga dan staf ahli fraksi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah merespons berbagai catatan, pertanyaan, dan masukan dari enam fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD).
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pembahasan tersebut, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemenuhan belanja wajib, keterbatasan anggaran infrastruktur, penataan jabatan aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyambut baik dukungan terhadap upaya penggalian potensi PAD secara kreatif, sekaligus pemenuhan alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan.
Terkait belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai 40 persen akibat tingginya belanja pegawai yang melebihi 30 persen, Pemkab Bartim menyatakan akan berupaya meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap.
Pemerintah daerah juga menjelaskan bahwa alokasi pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,16 persen dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 1 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang menjadi acuan.
Sementara itu, merespons pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah sependapat mengenai pentingnya memaksimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pengelolaan pembiayaan juga akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal. Adapun keterbatasan anggaran infrastruktur akan disiasati dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Dalam aspek penanggulangan bencana, kesiapsiagaan menghadapi karhutla dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara itu, penanganan krisis air bersih menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim), antara lain melalui pembangunan sumur bor.
Menjawab pandangan Fraksi Perindo, Pemkab Bartim menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD ke depan diarahkan pada pengembangan dan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti karet, kelapa sawit, dan padi lokal.
Selain memperkuat penerimaan daerah, APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
Program tersebut mencakup pendidikan gratis, berobat gratis, pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan alat pertanian, serta dukungan modal usaha bagi pemuda.
Pemerintah daerah berharap pengalokasian anggaran untuk program-program tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi produktif di Barito Timur.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk meningkatkan PAD secara realistis dan transparan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta koordinasi terkait potensi Pelabuhan Telang Baru.
Adapun rincian belanja operasional dan aspek teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Terhadap berbagai pertanyaan dan masukan Fraksi PSRD, pemerintah daerah menyatakan akan menyiapkan penjelasan secara terperinci melalui OPD teknis terkait untuk selanjutnya dibahas bersama Banggar DPRD.
Penyampaian jawaban Kepala Daerah tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, seluruh catatan, masukan, dan penjelasan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pemkab Barito Timur berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga penyusunan APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang terarah, realistis, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi Barito Timur, “Gumi Jari Janang Kalalawah.” (Red/R)
