betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun Anggaran 2026 akhirnya rampung. Legislatif dan eksekutif menyepakati hasil pembahasan melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat DPRD Bartim, Selasa (27/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.
Usai rapat, Nursulistio menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pembahasan, penyempurnaan, hingga penandatanganan berita acara persetujuan bersama telah diselesaikan melalui paripurna tersebut.
Dengan demikian, tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026 di tingkat DPRD bersama pemerintah daerah dinyatakan rampung.
“Selanjutnya, kami akan menyampaikan dokumen ini kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kami meminta agar segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan nomor register, sehingga setelah seluruh persyaratan terpenuhi, APBD Perubahan ini dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Nursulistio menegaskan, penyelesaian pembahasan tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas karena telah memasuki penghujung Oktober.
Karena itu, ia meminta jajaran eksekutif melakukan kajian secara cermat terhadap setiap kegiatan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami meminta tim eksekutif benar-benar mengkaji dan menyiapkan perencanaan yang matang. Untuk kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan pemberdayaan, kami kira tidak ada kendala berarti dari sisi waktu maupun cuaca,” tegasnya.
Sementara itu, terhadap kegiatan pembangunan fisik, baik rehabilitasi maupun pembangunan baru, Nursulistio mengingatkan agar pelaksanaannya dipertimbangkan secara realistis dengan memperhitungkan sisa waktu tahun anggaran.
Menurutnya, kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan telah diprogramkan harus dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kualitas serta target penyelesaian.
Namun, apabila terdapat kendala waktu maupun faktor teknis lainnya, pemerintah daerah diminta menyusun kajian yang logis, terukur, dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa dalam proses evaluasi gubernur terdapat sejumlah penyesuaian terhadap anggaran yang diajukan, baik berupa kekurangan maupun kelebihan. Meski demikian, penyesuaian tersebut tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, total APBD Perubahan 2026 tercatat sekitar Rp1,068 triliun.
“APBD Perubahan kita setelah audit BPK untuk pertanggungjawaban APBD 2025 kemarin menjadi kurang lebih Rp1,068 triliun totalnya, dengan perubahan dari APBD murni sebelumnya,” pungkas Nursulistio.(Red/R)
