betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Jakarta, Betang.tv – DPRD Kabupaten Barito Timur bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran daerah lebih terintegrasi, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
Penguatan sinergi tersebut dibahas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Penguatan Peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Terintegrasi, Partisipatif dan Berorientasi pada Prioritas Pembangunan Daerah”. Kegiatan berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada.
Dikutip dari Diskominfosantik Barito Timur, kegiatan dibuka pada Jumat (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, bersama Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio, dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.
Dalam arahannya, Bupati M. Yamin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan belanja maupun terpenuhinya prosedur administratif. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas, memberikan nilai tambah, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga rancangan APBD. Keselarasan tersebut harus dibangun dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui reses DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, belanja daerah diharapkan semakin terarah dan terkonsentrasi pada program prioritas yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Dalam Bimtek tersebut, peserta juga memperoleh materi mengenai keterkaitan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Materi tersebut disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., selaku Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri. Ia turut mengulas sinkronisasi RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan dukungan penganggaran.
Peserta juga mendalami fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Materi ini disampaikan Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Sementara itu, Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, memaparkan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Bimtek ini diselenggarakan melalui kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO), berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Peserta kegiatan terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kepala perangkat daerah terkait.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD dan Pemkab Barito Timur diharapkan semakin memperkuat pemahaman, koordinasi, dan komitmen kelembagaan dalam mengawal seluruh tahapan penyusunan APBD 2027.
Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar kebijakan anggaran tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.(Red/R)
