betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kabupaten Barito Timur menegaskan pentingnya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyesuaian anggaran tidak boleh sekadar menjadi perubahan administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi Perindo terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, pada Lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026).
Pemandangan umum fraksi dibacakan Sekretaris Fraksi Perindo, Rayanto, SE., MM., yang juga bertindak sebagai juru bicara fraksi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Perindo memandang APBD Perubahan sebagai instrumen strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika pembangunan, perubahan asumsi makroekonomi, serta berbagai kebutuhan mendesak masyarakat pada tahun anggaran berjalan.
Fraksi Perindo juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan setiap rupiah anggaran daerah agar digunakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Perindo mencermati adanya penyesuaian target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026. Fraksi ini mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah.
Namun, optimalisasi pendapatan tersebut diminta tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD jangan sampai justru menghadirkan beban berlebihan, terutama bagi kelompok masyarakat kecil.
Fraksi Perindo juga mendorong penguatan sistem pengawasan dan penagihan pajak serta retribusi daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memastikan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai ketentuan dan peruntukannya.
Pada sisi belanja, Fraksi Perindo menekankan agar program-program dalam APBD Perubahan diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dinilai harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan belanja daerah. Ketiga sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Perindo mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antardesa, jembatan, akses air bersih, listrik, serta jaringan internet.
Perhatian khusus diminta diberikan kepada wilayah kecamatan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Pemerataan akses pembangunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Barito Timur.
Tidak hanya menyoroti pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Fraksi Perindo juga meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan anggaran bagi pemberdayaan petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.
Menurut Fraksi Perindo, APBD Perubahan 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.
Dukungan anggaran terhadap sektor-sektor produktif tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat.
Sebagai bagian dari sikap politiknya, Fraksi Perindo menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, Raperda APBD Perubahan 2026 perlu segera dibahas secara mendalam bersama komisi-komisi terkait guna memastikan setiap program dan alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, partisipasi masyarakat bersama DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program-program prioritas perlu diperkuat. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Di akhir penyampaian pemandangan umum, Fraksi Perindo menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Fraksi Perindo berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD tidak berhenti pada proses pembahasan serta persetujuan anggaran, tetapi berlanjut pada pelaksanaan program yang efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan yang merata, dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Barito Timur.(Red/J)
