betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Barito Timur menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026). Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Rayesnan.
Meski menyatakan menerima, Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan perubahan APBD 2026. Berbagai catatan tersebut menjadi perhatian penting agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Dalam pandangan fraksi, perubahan APBD tidak boleh sekadar dimaknai sebagai penyesuaian angka-angka anggaran. Lebih dari itu, perubahan anggaran harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
Fraksi PDI Perjuangan juga berharap seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan anggaran, menurut arah pandangan fraksi, harus diikuti dengan pelaksanaan yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, catatan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan perencanaan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Dengan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti tahapan pembahasan selanjutnya bersama pihak eksekutif.
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjunjung prinsip transparansi, ketepatan alokasi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Barito Timur.(Red)
