Tamiang Layang, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Barito Timur merespons satu per satu pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban kepala daerah tersebut dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, dalam lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 di Tamiang Layang, Selasa (1/9/2026).
Rapat paripurna itu merupakan tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Senin (31/8/2026).
Sebelumnya, seluruh fraksi pendukung DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Perindo, PKB, dan Partai PSRD, menyatakan menerima pengajuan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Dana Transfer Menurun, Kemandirian Fiskal Diperkuat
Salah satu isu utama yang mendapat respons pemerintah daerah ialah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemkab Barito Timur menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sekda Misnohartaku menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Namun, strategi peningkatan PAD tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah daerah memastikan kebijakan yang ditempuh tidak menimbulkan beban tambahan, terutama bagi kelompok masyarakat kecil.
Di sisi lain, peningkatan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan pada program dan proyek strategis yang dinilai memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah sektor yang mendapat prioritas.
Pemkab Barito Timur juga menegaskan pembangunan tidak diarahkan pada proyek mercusuar. Setiap program diharapkan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.
Karhutla dan Krisis Air Bersih Masuk Prioritas
Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak musim kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air bersih turut menjadi perhatian dalam jawaban pemerintah daerah.
Menanggapi masukan Fraksi Gerindra dan PKB, Pemkab Barito Timur menyatakan penanganan Karhutla dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.
Dukungan anggaran dapat dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun program pada perangkat daerah terkait, dengan tetap mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla.
Kabut Asap, Pembelajaran Jarak Jauh Disiapkan
Dampak kabut asap terhadap kualitas udara juga menjadi perhatian, khususnya menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik serta tenaga pendidik.
Pemkab Barito Timur menjelaskan, Dinas Pendidikan telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara berada pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.
Pengisian Jabatan Definitif Dipercepat
Persoalan lain yang mendapat respons pemerintah daerah ialah masih adanya sejumlah jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menjawab pertanyaan Fraksi PSRD, Pemkab Barito Timur menyampaikan bahwa percepatan pengisian jabatan definitif tengah dilakukan melalui mekanisme job fit dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Proses tersebut disebut telah memasuki tahap penyelesaian dan diharapkan dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab-DPRD Perkuat Sinergi Pembahasan APBD Perubahan
Menutup penyampaiannya, Pemkab Barito Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi-komisi DPRD terkait.
Pemerintah daerah berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung konstruktif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat serta efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran sebagai pijakan utama.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif pun diharapkan terus diperkuat guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Barito Timur, yakni “Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.”(Red/R)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
