Pilrek UPR Memasuki Masa Kritis, Alumni Desak Kementerian Pastikan Legalitas dan Transisi Kepemimpinan


Palangka Raya, Betang.tv – Masa jabatan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2022-2026 yang akan berakhir pada awal September mendatang membuat proses transisi kepemimpinan di perguruan tinggi negeri tersebut memasuki fase krusial.

Namun, hingga Sabtu (8/8/2026), jadwal Pemilihan Akhir Rektor (Pilrek) UPR disebut belum memperoleh kepastian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Kondisi itu memunculkan kekhawatiran di kalangan alumni mengenai kepastian hukum dan tata kelola proses pergantian kepemimpinan di UPR.

Keprihatinan tersebut disampaikan Damai Alam Usop, alumni UPR, yang menilai situasi saat ini perlu mendapat perhatian serius agar proses transisi kepemimpinan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Menurutnya, perhatian terhadap proses Pilrek tidak dapat dilepaskan dari sejumlah persoalan tata kelola dan hukum yang sebelumnya mencuat di lingkungan UPR.

Ia menyoroti, antara lain, persoalan selisih kas yang disebut mencapai miliaran rupiah, perkara tindak pidana korupsi yang menjerat seorang oknum guru besar, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan pencabutan jabatan tiga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPR.

“Rangkaian persoalan tersebut menjadi ujian terhadap kepercayaan publik sekaligus momentum bagi UPR untuk memperkuat tata kelola institusi,” demikian sikap yang disampaikan Damai dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2026).

Selain persoalan tersebut, ia juga menyoroti adanya gugatan hukum di PTUN yang berkaitan dengan keabsahan Senat Universitas. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dicermati karena dapat berimplikasi terhadap legitimasi tahapan penjaringan dan penyaringan calon rektor apabila tidak diselesaikan secara tuntas.

Damai juga mempertanyakan belum adanya kepastian mengenai tahapan akhir Pilrek hingga memasuki pekan kedua Agustus 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kehati-hatian dari pemerintah pusat sebelum proses pemilihan memasuki tahap akhir, termasuk dalam penggunaan hak suara kementerian dalam pemilihan rektor.

Ia menilai, evaluasi menyeluruh terhadap aspek administratif dan hukum perlu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilrek memiliki landasan yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru setelah rektor terpilih ditetapkan.

Atas kondisi tersebut, Damai menyampaikan sejumlah sikap sebagai alumni UPR.

Pertama, ia mendesak Kemdiktisaintek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keabsahan seluruh tahapan Pilrek UPR. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan serta mencegah potensi persoalan administratif atau hukum di kemudian hari.

Kedua, apabila kondisi internal UPR dinilai belum memungkinkan untuk melaksanakan transisi kepemimpinan secara sah dan kondusif, ia mendorong kementerian mempertimbangkan opsi lain sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu opsi yang disebut adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt.) rektor dari unsur kementerian atau pihak lain yang memenuhi ketentuan dan dinilai independen. Menurutnya, opsi tersebut perlu dikaji secara matang apabila memang diperlukan untuk menjaga kesinambungan tata kelola universitas.

Ketiga, ia meminta seluruh sivitas akademika UPR, termasuk pimpinan universitas dan Senat Universitas, mengedepankan transparansi, menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, serta menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan kelompok.

“Pemilihan rektor bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, Pilrek merupakan momentum untuk memperkuat tata kelola universitas dan memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberlanjutan pendidikan dan masa depan mahasiswa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil.

UPR, menurut dia, membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, memiliki legitimasi yang kuat, serta mampu membawa institusi keluar dari berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya proses pergantian rektor, tetapi juga masa depan mahasiswa dan reputasi Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Tengah,” katanya.(Red/J)

Narahubung:
Damai Alam Usop
Alumni Universitas Palangka Raya


Periksa Juga

Setelah Dialog 28 Oktober, Damai Alam Usop Kawal Tuntutan Rakyat Kalteng

        Pengunjung : 988 Palangka Raya, Betang.tv – Sebuah dialog tidak seharusnya berhenti pada kesediaan …