Oleh: Jhon Kenedy
Jurnalis sekaligus Ketua Bidang Penulis Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah
Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan memberikan tindakan medis kepada pasien. Di dalamnya terdapat tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kebersihan, serta terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang layak dan bermutu.
Karena itu, ketika keluhan masyarakat mengenai dugaan buruknya pelayanan dan kondisi fasilitas kesehatan yang kurang terjaga kebersihannya terus bermunculan, persoalan tersebut tidak sepatutnya dipandang sebagai keluhan biasa. Apalagi jika persoalan serupa berulang tanpa terlihat adanya evaluasi dan pembenahan yang nyata.
Kondisi demikian semestinya menjadi alarm bagi pihak pengelola dan pemangku kepentingan terkait. Sebab, fasilitas kesehatan merupakan tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk memperoleh pertolongan, perawatan, dan pemulihan kesehatan. Bukan justru menjadi tempat yang menambah kekhawatiran akibat pelayanan yang dinilai belum memenuhi harapan.
Di sinilah fungsi kepemimpinan dan pengawasan seharusnya benar-benar diuji.
Kepala atau pimpinan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan memastikan aktivitas pelayanan berlangsung setiap hari. Lebih dari itu, pimpinan memiliki tanggung jawab manajerial untuk memastikan seluruh unsur pelayanan bekerja sesuai standar, tenaga kesehatan menjalankan tugas secara profesional, sarana dan prasarana terpelihara, serta kebersihan lingkungan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mekanisme pengawasan internal dijalankan apabila keluhan masyarakat terus berulang? Apakah evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala? Apakah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan langkah korektif? Dan yang tidak kalah penting, sejauh mana pimpinan memastikan standar pelayanan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tertulis dalam dokumen administrasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut diajukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penyelenggara pelayanan kesehatan agar lebih terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya penyelenggaraan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sekaligus menempatkan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan sesuai standar, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mengelola pengaduan masyarakat.
Artinya, pengaduan warga tidak boleh berhenti sebagai catatan atau formalitas administratif. Setiap keluhan yang disampaikan patut diperiksa, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan turut menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan pengawasan sektor kesehatan.
Dengan demikian, kualitas pelayanan, kondisi lingkungan, dan pengelolaan fasilitas kesehatan bukan semata-mata persoalan citra institusi. Ketiganya merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan secara serius.
Namun, kritik juga harus ditempatkan secara proporsional. Keluhan masyarakat perlu diverifikasi berdasarkan fakta, jenis fasilitas kesehatan, standar pelayanan yang berlaku, serta kondisi objektif di lapangan. Jika ditemukan kekurangan, penyelenggara harus diberi ruang untuk menjelaskan sekaligus melakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang berwenang.
Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara persoalan yang mereka keluhkan tidak memperoleh penyelesaian yang jelas. Kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan tidak dibangun melalui pernyataan atau janji, tetapi melalui kualitas pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.
Pemerintah daerah dan instansi pembina juga perlu memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan efektif. Pengawasan tidak seharusnya baru bergerak setelah persoalan menjadi sorotan publik. Langkah pencegahan, evaluasi berkala, dan tindak lanjut atas pengaduan justru harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan fasilitas kesehatan.
Pada akhirnya, jabatan pimpinan fasilitas kesehatan bukan sekadar posisi struktural. Di dalamnya melekat amanah, kewenangan, dan tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang manusiawi dan sesuai standar.
Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang berlebihan. Mereka hanya mengharapkan fasilitas kesehatan yang bersih, pelayanan yang layak, petugas yang profesional, serta pengelolaan yang bertanggung jawab.
Jika keluhan terus berulang, sudah waktunya dilakukan evaluasi secara serius. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah fasilitas kesehatan bukan hanya terletak pada keberadaan gedung, jumlah tenaga medis, atau aktivitas pelayanan, melainkan juga pada mutu pelayanan, kebersihan lingkungan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat.
Jangan biarkan pengawasan hanya menjadi formalitas dan tanggung jawab kepemimpinan berhenti pada jabatan. Sebab, dalam urusan kesehatan, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik institusi, melainkan hak, keselamatan, dan kepercayaan masyarakat.()
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA