Suriansyah Halim: Masyarakat Berhak Menuntut, Pemadaman Listrik Tak Bisa Dianggap Hal Biasa


Palangka Raya, Betang.tv – Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemadaman listrik berkepanjangan bukan semata persoalan teknis, tetapi juga menyangkut hak-hak masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum.

“Pelanggan bukan hanya memiliki kewajiban membayar tagihan listrik, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik, andal, dan berkesinambungan. Ketika pelayanan terganggu hingga menimbulkan kerugian, masyarakat berhak meminta penjelasan dan menempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Suriansyah Halim, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, Kamis (30/7/2026), yang memanggil jajaran PT PLN (Persero) UID Kalselteng untuk memberikan penjelasan terbuka terkait pemadaman listrik bergilir yang belakangan memicu keresahan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, PLN menjelaskan gangguan terjadi akibat kerusakan pada tiga pembangkit utama di sistem interkoneksi Kalimantan. Perusahaan juga menargetkan pemadaman bergilir berakhir pada 5 Agustus 2026, seiring selesainya perbaikan salah satu pembangkit utama.

Di hari yang sama, Gubernur turut memediasi dialog antara Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG), perwakilan peternak, dan PLN. Masyarakat menyampaikan berbagai dampak yang dirasakan, mulai dari terganggunya aktivitas rumah tangga, merosotnya produktivitas UMKM, hingga kerugian yang dialami pelaku usaha dan peternak.

Menurut Suriansyah Halim, apabila masyarakat mengalami kerugian akibat terganggunya pelayanan, penyelesaiannya harus ditempuh berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Negara menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Karena itu, setiap persoalan harus diselesaikan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur yang membuka ruang dialog antara pemerintah, PLN, dan masyarakat. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup berhenti pada penjelasan, melainkan harus diikuti langkah nyata agar hak-hak pelanggan benar-benar terpenuhi.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan hanya permintaan maaf, tetapi kepastian kapan listrik benar-benar normal serta kejelasan mengenai hak-hak pelanggan yang terdampak,” pungkasnya.(Red/J)


Periksa Juga

Setelah Dialog 28 Oktober, Damai Alam Usop Kawal Tuntutan Rakyat Kalteng

        Pengunjung : 988 Palangka Raya, Betang.tv – Sebuah dialog tidak seharusnya berhenti pada kesediaan …