betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – PemerintahKabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025, Senin (16/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKAD tersebut dibuka oleh Bupati Bartim, Muhammad Yamin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Ari Panan P Lelo.
Ari Panan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Ia mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara Pemkab Bartim dan Universitas Palangka Raya (UPR) melalui pelaksanaan kajian ini.
“Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini. Kajian seperti ini penting sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa, agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin profesional, berbasis data, dan mendukung pembangunan yang merata,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian, Dr Lelo Sintani menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menggali data dan memperkuat praktik akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini, tapi bisa terus berlanjut dalam bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun bidang pendidikan,” ungkap Lelo.
Ia juga memperkenalkan program baru dari Kementerian Pendidikan, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman kerja aparatur desa diakui sebagai kredit akademik di perguruan tinggi, hingga maksimal 70% dari total SKS.
FGD ini menghadirkan narasumber dari UPR, yaitu Dr Lelo Sintani MM, Rahmiati SE, MSi dan Dr Luluk Tri Harinie SE, MM. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD).
Peserta FGD diberikan kesempatan berdiskusi aktif serta mengisi kuesioner untuk menggali informasi faktual terkait kondisi pengelolaan keuangan desa. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun model PKD yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi digital.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur desa menuju tata kelola desa yang unggul dan berdaya saing.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah, para camat pendamping desa, serta para kepala desa dari 100 desa di wilayah Bartim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemkab Bartim dan UPR, yang diwakili oleh tim kajian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.(Mad/Red)
