betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti sejumlah tantangan yang diperkirakan akan memengaruhi kondisi daerah ke depan, mulai dari perlambatan ekonomi global, ancaman El Nino, hingga perubahan pola belanja masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur dipimpin Ketua DPRD, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD. Hadir mewakili pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Juru Bicara Fraksi PSRD, Reni Sugiarti, S.Pd., M.M., menyatakan fraksinya menyambut baik pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Reni menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Karena itu, proses pertanggungjawaban pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara bertanggung jawab.
Fraksi PSRD juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Kabupaten Barito Timur dengan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut.
Meski demikian, Fraksi PSRD mengingatkan agar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara lebih adaptif terhadap berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah. Tantangan tersebut antara lain perlambatan ekonomi global, dampak perubahan iklim seperti fenomena El Nino yang dapat memicu krisis air, meningkatnya polusi udara, pergeseran pola konsumsi masyarakat ke platform digital, hingga tekanan inflasi.
Fraksi juga menekankan pentingnya langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat penerapan APBD berbasis kinerja agar setiap program dan anggaran yang dijalankan benar-benar efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gabungan PSRD menyatakan menerima penjelasan kepala daerah atas pengajuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.(Red/M)
