betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Kuala Kapuas, Betang.tv — Kabupaten Kapuas kembali menorehkan prestasi pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (25/11/2025).
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, hadir mewakili Bupati H. M. Wiyatno untuk menerima penghargaan peringkat ke-2 kategori Informatif bagi PPID Utama Kabupaten Kapuas. Kapuas meraih nilai 93,72, hanya terpaut tipis dari Kota Palangka Raya sebagai juara pertama.
Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalteng ini menjadi bukti komitmen Kapuas dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas informasi publik.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. “Penganugerahan ini menjadi momentum bagi seluruh badan publik untuk terus berinovasi dan memperkuat transparansi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan layanan informasi yang cepat, bersih, dan tepercaya.
Ketua Komisi Informasi RI, Donny Yoesgiantoro, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan puncak monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2025 yang melalui enam tahapan penilaian. Tahun ini, tingkat partisipasi badan publik meningkat signifikan, dengan 100 peserta yang mengikuti evaluasi.
Pada kategori Informatif PPID Utama, hanya tujuh daerah yang meraih predikat tertinggi—dan Kapuas menjadi salah satunya.
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Ini adalah hasil kerja bersama. Kami akan terus memperkuat pelayanan informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Kapuas memastikan komitmen untuk terus berinovasi dalam layanan informasi publik, memperkuat peran PPID, dan memastikan seluruh perangkat daerah mematuhi standar keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dengan raihan peringkat kedua ini, Kapuas kembali membuktikan kesiapannya menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin berorientasi pada masyarakat.(Rby/Red)
