Dari Dialog ke Aksi, Gubernur Agustiar Libatkan Pers dalam Denyut Pembangunan Kalteng

Palangka Raya, Betang.tv – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan arah kepemimpinannya yang berorientasi pada transparansi dan akselerasi pembangunan dengan memperkuat kemitraan strategis bersama insan pers sebagai pilar demokrasi.

Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Pertemuan Bersama Insan Pers yang digelar Pemerintah Provinsi Kalteng di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026). Forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan ruang konsolidasi gagasan antara pemerintah dan media dalam mengawal agenda pembangunan daerah secara terbuka dan akuntabel.

Di hadapan jajaran kepala perangkat daerah dan para jurnalis lintas platform, Agustiar menempatkan pers sebagai aktor kunci dalam ekosistem pemerintahan modern, bukan hanya sebagai kanal informasi, tetapi sebagai mitra kritis yang memastikan kebijakan publik berjalan transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.

“Komitmen kami jelas, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik melalui media. Transparansi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan eksekusi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana informasi tersebut tersampaikan secara utuh, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peran pers menjadi krusial sebagai jembatan antara pemerintah dan publik.

Agustiar juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan media merupakan prasyarat penting dalam mempercepat terwujudnya visi Kalteng yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Kolaborasi ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Pers adalah mitra strategis dalam menjaga arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Forum tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, serta Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Rangga Lesmana, bersama seluruh pimpinan perangkat daerah.

Dalam sesi dialog yang berlangsung dinamis, insan pers mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari maraknya aktivitas pertambangan ilegal hingga urgensi percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat sebagai solusi legal bagi masyarakat.

Aspirasi tersebut mencerminkan harapan publik terhadap kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Menanggapi hal itu, Agustiar menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika yang berkembang. Ia memastikan bahwa isu pertambangan rakyat, stabilitas ekonomi, hingga pengendalian inflasi menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan daerah.

“Setiap masukan, kritik, dan kontrol dari media adalah energi bagi pemerintah untuk terus berbenah. Kami memastikan seluruh persoalan strategis, termasuk inflasi dan kondisi ekonomi, menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalteng akan terus memperkuat intervensi kebijakan yang adaptif dan responsif, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat fondasi ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Sementara itu, Rangga Lesmana memaparkan arah kebijakan komunikasi publik pemerintah, termasuk implementasi program Kartu Huma Betang Sejahtera yang dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis data.

“Program ini kami pastikan berjalan dengan prinsip akurasi dan akuntabilitas, sehingga benar-benar menyasar masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Di sisi lain, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa harmonisasi hubungan antara pemerintah dan insan pers merupakan modal sosial yang tidak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan media akan menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.(Jky/Red)