betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang tv – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan belanja daerah lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026). Pemandangan umum Fraksi Golkar dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi sekaligus juru bicara, Trisna Andrilawitni, S.Pd.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi penjelasan Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait rancangan perubahan APBD 2026. Fraksi ini menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk merespons dinamika pembangunan, menyesuaikan prioritas, serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mencermati kondisi fiskal daerah yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Terbatasnya ruang fiskal, menurut fraksi tersebut, menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan prioritas anggaran.
Alokasi belanja harus diarahkan pada program-program yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar turut menyoroti struktur perubahan APBD 2026. Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, total perubahan APBD mencapai Rp1.020.668.215.756,85 atau meningkat Rp26.492.843.823,96 (2,66 persen) dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tercatat sebesar Rp856.735.853.181 atau mengalami penurunan Rp103.820.061.730 (10,81 persen). Adapun pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran mencapai Rp163.932.362.575,85 atau meningkat 387,61 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, Fraksi Golkar berpandangan bahwa penurunan transfer akibat kebijakan fiskal tidak semata-mata harus dilihat sebagai persoalan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Barito Timur.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan potensi pajak dan retribusi yang lebih akurat, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta evaluasi terhadap badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Meski demikian, upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Peningkatan pendapatan daerah, menurut Fraksi Golkar, harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang benar-benar mendesak untuk dipenuhi.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kajian yang matang terhadap setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal. Setiap usulan harus dilengkapi studi kelayakan komprehensif, analisis manfaat dan biaya, serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penggunaan anggaran pada proyek-proyek yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di akhir penyampaian, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya menjadi mitra konstruktif Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendorong pembangunan daerah. Dukungan akan diberikan terhadap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap kebijakan yang belum sesuai dengan kebutuhan publik maupun prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Partai Golkar selanjutnya menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.(Red/R)
