Tamiang Layang, Betang.tv – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena berhasil dipertahankan selama 10 tahun berturut-turut.
Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan DPRD Kabupaten Barito Timur dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Rabu (15/7/2026), dengan agenda penyampaian hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara DPRD Bartim, Rayanto, S.E., M.M., mengatakan opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Atas nama DPRD Kabupaten Barito Timur, kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama sepuluh tahun berturut-turut,” ujar Rayanto dalam laporannya.
Dalam laporan hasil rapat kerja gabungan komisi bersama pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Senin (13/7/2026), Rayanto memaparkan sejumlah angka penting dalam pertanggungjawaban APBD 2025.
Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp1,349 triliun dari target Rp1,306 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp1,302 triliun dari total anggaran Rp1,423 triliun.
Laporan tersebut juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp163,93 miliar. Adapun saldo akhir kas daerah per 31 Desember 2025 mencapai Rp163,98 miliar.
Dari sisi neraca keuangan, total aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp1,549 triliun. Sementara total kewajiban mencapai Rp3,45 miliar dan ekuitas sebesar Rp1,546 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bartim Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I Mardianto. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD, staf ahli dan tenaga ahli fraksi, serta perwakilan pemerintah daerah yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Osa Awatanu, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD berharap capaian opini WTP selama satu dekade tersebut tidak sekadar menjadi prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Red/R)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
